Kemungkinan pemerintah persatuan bertahan di Libya makin kecil, hari Rabu (6/4) setelah pemerintah saingainnya yang berkantor pusat di Tripoli membatalkan janjinya untuk menyerahkan kekuasaan.
Pemerintah Penyelamat Nasional memerintahkan pasukan keamanan untuk bertahan dan terus melindungi pemerintahan itu. Pemerintah di Tripoli itu juga mengatakan akan meminta pemerintah persatuan yang baru bertanggung jawab atas pelanggaran apapun mengenai keamanannya.
Pihak berwenang yang berkantor di Tripoli itu hari Selasa mengatakan mereka membubarkan pemerintahnya dan perdana menteri, parlemen serta pimpinan kementriannya semua akan mengundurkan diri. Tapi pemerintah itu sekarang mengatakan pemerintah persatuan yang ditengahi PBB melanggar kedaulatan Libya.
Pemerintah Tripoli dalam sebuah pernyataan mengatakan “pilihan untuk pemerintah baru murni masalah dalam negeri di mana tidak seorangpun berhak mencampuri.”
Tapi pemerintah Tripoli juga mengatakan berkomitmen terhadap perdamaian dan mencegah pertumpahan darah. Pemerintah itu mengatakan bekerja ke arah kesepakatan politik yang menyeluruh yang akan memberi “keabsahan” bagi pemerintah Libya.
Sejauh ini belum ada tanggapan dari PBB yang membantu kesepakatan sebuah pemerintahan persatuan Libya yang diharapkan Amerika dan Eropa bisa membawa persatuan bagi negara itu dan berhasil memulai perang melawan ISIS.
Libya pecah antara dua pemerintah yang bersaing, pemerintah yang pro Islamis yang mengambil alih Tripoli dan pemerintah yang diakui internasional dan melarikan diri ke Tobruk. [my/jm]