Pemerintahan Presiden Joe Biden, pada Kamis (4/11) menggugat negara bagian Texas terkait aturan baru tentang pembatasan pemungutan suara yang mengalahkan gelombang protes dramatis yang dilakukan oleh Partai Demokrat.
Partai Demokrat kini menghadapi tantangan yang semakin sulit dalam upayanya untuk merombak undang-undang pemilu sebagai tanggapan atas gelombang aturan pembatasan baru di negara bagian yang dipimpin oleh Partai Republik.
Gugatan itu tidak menantang seluruh aturan yang ditandatangani pada bulan September oleh Gubernur Partai Republik Greg Abbott di Texas, negara bagian yang sudah memiliki beberapa aturan pemungutan suara paling ketat di AS.
BACA JUGA: Demokrat Berbenah Usai Alami Kekalahan di Pilgub VirginiaGugatan itu sebaliknya menargetkan ketentuan seputar persyaratan pemungutan suara melalui surat dan bantuan pemilih, yang menurut Departemen Kehakiman melanggar perlindungan terhadap hak-hak warga sipil.
"Demokrasi kita bergantung pada hak pemilih yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dan agar surat suara dapat dihitung," kata Jaksa Agung Merrick Garland. "Departemen Kehakiman akan terus menggunakan semua otoritas yang ada untuk melindungi pilar fundamental masyarakat kita ini."
Penentang undang-undang Texas yang dikenal sebagai RUU Senat atau Senat Bill 1 (SB1) telah menggugat negara bagian ini, menuduh Partai Republik bersiap untuk mencabut hak minoritas dan pemilih lainnya yang cenderung mendukung ke Partai Demokrat.
Abbott dan anggota Partai Republik Texas lainnya mengatakan perubahan itu memberikan perlindungan dari kecurangan dalam pemilu, yang mana jarang terjadi.
"Biden menyasar SB1 Texas, undang-undang integritas pemilu kita yang baru-baru ini diberlakukan. Ini adalah undang-undang yang hebat dan sangat dibutuhkan. Memastikan Texas memiliki pemilu yang aman, terjamin, dan transparan adalah prioritas utama saya. Sampai jumpa di pengadilan, Biden!" cuit Jaksa Agung Republik Texas Ken Paxton.
Biden is coming after Texas for SB1, our recently enacted election integrity law. It’s a great and a much-needed bill. Ensuring Texas has safe, secure, and transparent elections is a top priority of mine. I will see you in court, Biden! #ElectionIntegrity https://t.co/3A6FgzX3hw
— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) November 4, 2021
Undang-undang di Texas memicu aksi walkout dari para anggota Partai Demokrat dalam sebuah rapat penetapan undang-undang tersebut pada musim panas lalu.
Saat itu, Partai Republik mengancam akan menangkap para anggota partai Demokrat yang melakukan walkout, dan Abbott memutuskan untuk menahan gaji ribuan staf ketika RUU gagal mencapai mejanya lebih cepat. Pada satu insiden, 50 lebih anggota DPRD dari Partai Demokrat turun ke Washington, menghentikan aktivitas DPRD Texas selama 38 hari.
Demokrat berharap untuk menekan Kongres agar meloloskan perlindungan hak suara baru di tingkat federal. Kedua upaya itu kini terhenti, termasuk upaya baru yang digencarkan pada Rabu (3/11).
Gubernur Texas Gregg Abbott. (Foto: Reuters/Lucas Jackson)
Texas termasuk diantara 18 negara bagian yang telah memberlakukan pembatasan pemungutan suara baru sejak pemilihan 2020, menurut organisasi Brennan Center for Justice.Undang-undang tersebut merupakan bagian dari kampanye nasional Partai Republik, termasuk di Florida, Georgia dan Arizona, untuk memperketat undang-undang pemungutan suara atas nama keamanan.
Pembuatan undang-undang tersebut sebagian dipicu oleh klaim palsu mantan Presiden Donald Trump yang menyebutkan bahwa ia dicurangi dalam pemilu presiden 2020.
Trump telah meminta Abbott untuk mengaudit hasil pemilu di Texas, meskipun ia memenangkan suara di negara bagian itu. [my/rs]