Lembaga Pew Research menyatakan sekitar sepertiga masyarakat Amerika mengaku memiliki senjata api.
Kepemilikan senjata api yang menjadi bagian dari hak konstitusional warga Amerika Serikat ini, kerap menjadi isu utama yang muncul ketika terjadi kasus penembakan di sekolah. Salah satunya terjadi di sekolah menengah Florida pada 2018, yang baru berakhir setelah aparat kepolisian mengevakuasi murid yang bersembunyi di ruang kelas.
Mantan Presiden Donald Trump, pada saat itu menemui pihak keluarga para korban untuk membicarakan tentang kekerasan bersenjata.
“Ini sudah terlalu lama terjadi. Terlalu banyak persoalan dan kami akan menyelesaikannya,” kata Trump, 21 Februari 2018.
Your browser doesn’t support HTML5
Sebagai seorang presiden, kebijakan senjata api Trump fokus lebih banyak kepada penguatan keamanan sekolah, termasuk salah satunya mempersenjatai para guru.
Sebagai seorang calon presiden, pada Sabtu (18/5) Trump mengatakan kepada pelobi senjata nasional, bahwa senjata api penting sebagai pengamanan personal.
“Negara kita seperti memasuki neraka. Kelompok-kelompok yang agresif dan para kriminal yang tak kenal ampun sedang mengancam jalanan kita, dan kekurangan Joe Biden yang problematik itu membuat kita dekat dengan Perang Dunia III,” ujar Trump.
Dengan menerima dukungan dari Asosiasi Senjata Api Nasional atau NRA, Trump mengatakan bahwa Biden sedang mencoba “mengambil senjata api dari warga negara yang taat” serta mencabut hak kepemilikan senjata api yang telah dijamin oleh Amandemen Kedua Konstitusi Amerika Serikat.
“Kita punya Amandemen Kedua yang penuh makna. Jika tidak, kita akan mengalami banyak tingkat kematian dan kehancuran yang tidak pernah dialami negara ini,” pungkas Trump.
Ketika seorang remaja bersenjata api menewaskan 19 anak-anak dan dua orang guru di sekolah dasar Texas pada 2022, Biden mengatakan bahwa “kita harus bertindak.”
“Sebagai sebuah bangsa, kita harus bertanya, kapan dalam nama Tuhan kita akan menentang pelobi senjata? Kapan dalam nama Tuhan, kita akan melakukan apa yang kita tahu harus dilakukan?” ujar Biden, 24 Mei 2022.
Gedung Putih dan Kongres menyepakati rencana bipartisan untuk memperluas pemeriksaan latar belakang terhadap pembeli senjata muda, serta membantu negara-negara bagian mengambil senjata api dari orang-orang yang kemungkinan akan membahayakan diri mereka dan orang lain.
BACA JUGA: Biden Sampaikan Aturan Baru untuk Atasi Peredaran “Ghost Gun”Biden sedang mengkampanyekan aturan yang lebih ketat itu, khususnya di komunitas yang telah terjadi kekerasan bersenjata.“Saya menandatangani aturan keamanan senjata yang paling signifikan selama 30 tahun terakhir, yang saya tahu sangat berarti bagi komunitas yang saya ikut berduka bersama mereka. Dan saya ingat di Atlanta, Half Moon Bay, dan Monterey Park,” jelas Biden.
Belum ada legislasi aturan senjata api lebih lanjut sejak Partai Republik menguasai DPR pada 2022. Pemimpin Minoritas DPR, Hakeem Jeffries menyalahkan para pendukung Trump.
“Hari ini, ekstrimis MAGA dan Kongres Republik yang tidak berbuat apa-apa meninggalkan tempat ini tanpa menyerukan epidemi kekerasan bersenjata di Amerika secara berarti,” sebut Jeffries.
Pandangan para pemilih di Amerika Serikat terbelah secara umum di sepanjang garis politik, dengan data dari lembaga Pew Research menunjukkan bahwa pendukung Partai Republik dan individu yang cenderung mendukung Partai Republik memiliki kemungkinan dua kali lipat mempunyai senjata api, dibandingkan pendukung Partai Demokrat maupun individu yang cenderung mendukung Partai Demokrat. [th/ns]