Setelah beberapa pekan kontroversi serta protes besar-besaran di jalan-jalan, Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan legislasi yang akan memungkinkan ekstradisi ke China daratan telah ‘mati.’
Sewaktu mengumumkan keputusan itu dalam konferensi pers, Selasa (9/7), Lam yang terpojok mengakui masyarakat masih “memiliki keraguan mengenai ketulusan pemerintah atau khawatir apakah pemerintah akan memulai kembali proses itu di dewan legislatif.”
Lam menyebut upaya meloloskan legislasi itu suatu “kegagalan total,” tetapi tidak menyatakan apakah legislasi itu dicabut, sebagaimana yang dituntut para demonstran.
Rancangan undang-undang itu memicu demonstrasi besar-besaran sejak legislasi tersebut mulai diajukan pada April lalu. Para penentang khawatir mengenai ekstradisi tersangka kriminal ke China, yang memiliki sistem hukum yang secara mendasar berbeda dengan sistem di Hong Kong. Kekhawatiran tersebut juga dirasakan secara luas di tengah masyarakat Hong Kong, mulai dari kelompok-kelompok bisnis internasional hingga ke kalangan hukum dan partai-partai prodemokrasi.
Lam menangguhkan legislasi itu pada pertengahan Juni setelah protes besar-besaran di luar pusat pemerintahan Hong Kong. Demonstrasi berlanjut meskipun Lam menangguhkannya, termasuk pada Senin pekan lalu, pada peringatan bersatunya kembali kota itu ke China yang berakhir dengan masuknya sekelompok demonstran ke gedung parlemen dan mengamuk di sana. Furnitur dan peralatan dirusak dan tembok dikotori dengan cat semprot serta corat-coret anti-Beijing. [uh/lt]