Pemerintah militer Myanmar telah memperpanjang keadaan darurat di negara itu hingga enam bulan lagi.
Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin pemerintah militer, mengeluarkan pengumuman itu dalam pidato televisi yang ditayangkan secara nasional pada hari Senin (1/8). Keadaan darurat mulai berlaku segera.
Untuk menjustifikasikan langkah tersebut, Min menyalahkan mereka yang ia sebut “teroris” internasional dan domestik.
Seorang warga negara Myanmar yang tinggal di Thailand memegang foto Jenderal Senior Min Aung Hlaing, saat melakukan aksi protes di luar kedutaan Myanmar di Bangkok, Thailand, 26 Juli 2022. (Foto: AP)
Min mengatakan, “Kami melakukan upaya-upaya maksimal dalam melaksanakan tugas negara dengan sekuat tenaga. Tetapi teroris internal dan eksternal serta orang-orang dan organisasi yang berkomplot dengan mereka telah melakukan kehancuran total, bukannya mengembangkan demokrasi di Myanmar.”
Junta militer Myanmar merebut kekuasaan pada Februari 2021 dengan menuduh bahwa pemilu November 2020, yang dimenangkan dengan telak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partainya pemenang Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi, dicemari oleh berbagai pelanggaran.
Min, yang memimpin kudeta, mengulangi klaim tersebut hari Senin.
BACA JUGA: Menteri Luar Negeri G7 Kutuk Eksekusi Tapol di MyanmarKomisi pemilu Myanmar telah membantah klaim militer mengenai kecurangan dalam pemilu.
Sementara itu, Aung San Suu Kyi dan para pemimpin NLD lainnya masih tetap dipenjarakan.
AS dan negara-negara Barat lainnya telah menuntut pembebasan Suu Kyi dan para pembantunya dan menyerukan junta agar mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah sipil. [uh/ab]