Para pemimpin Kongres pada hari Minggu (3/3) mengeluarkan sebuah paket berisi enam rancangan undang-undang yang menetapkan tingkat anggaran setahun penuh untuk beberapa lembaga federal, sebuah langkah maju dalam proses pendanaan yang telah lama tertunda karena perpecahan politik yang tajam antara kedua partai serta pertikaian di antara anggota DPR dari Partai Republik.
Peluncuran rancangan undang-undang itu pada akhir pekan lalu dirancang untuk memenuhi peraturan DPR yang memberikan waktu setidaknya 72 jam kepada anggota Kongres untuk mempelajari rancangan undang-undang tersebut sebelum melakukan pemungutan suara. Langkah itu merupakan tanda yang menjanjikan bahwa anggota Kongres akan menghindari penutupan sebagian kegiatan pemerintah yang akan dimulai pada hari Sabtu pukul 12:01 pagi bagi lembaga-lembaga yang tercakup dalam RUU tersebut, seperti Departemen Urusan Veteran, Departemen Pertanian, Departemen Transportasi, Departemen Kehakiman, dan lembaga lainnya.
Para pemimpin Kongres berharap dapat menyelesaikan pemungutan suara mengenai paket tersebut pada minggu ini dan melanjutkan perundingan mengenai sisa enam rancangan undang-undang anggaran tahunan agar dapat disahkan sebelum batas waktu pada 22 Maret mendatang. Jumlah paket yang dikeluarkan pada hari Minggu itu mencapai sekitar $460 miliar, mewakili kurang dari 30% dari kebijakan anggaran yang disetujui Kongres untuk tahun ini. Paket yang masih dinegosiasikan mencakup anggaran pertahanan.
BACA JUGA: Cek Fakta: Influencer X Sesatkan Jutaan Orang dengan Bandingkan Pengeluaran Domestik AS dan ChinaKetua DPR Mike Johnson menyoroti beberapa kebijakan penting dan kemenangan belanja bagi kaum konservatif, meskipun banyak rekan-rekannya dari Partai Republik menganggap perubahan tersebut tidak memadai. Sebagian anggota DPR dari Partai Republik berharap prospek penutupan pemerintahan bisa memberikan lebih banyak konsesi dari Partai Demokrat.
Secara keseluruhan, anggaran belanja tahun ini akan mempertahankan belanja non-pertahanan relatif sama dengan anggaran tahun lalu, meskipun terjadi kenaikan inflasi, dan sekitar $70 miliar lebih rendah dari target awal Presiden Joe Biden.
“Anggota Partai Republik di DPR meraih kemenangan penting dalam kebijakan konservatif, menolak proposal sayap kiri, dan memberlakukan pemotongan anggaran tajam pada lembaga dan program yang penting bagi agenda Presiden Biden,” kata Johnson dalam pernyataan yang telah disiapkan sebelumnya.
Awal tahun ini, Johnson dan Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengumumkan kesepakatan mengenai tingkat anggaran utama untuk belanja diskresi tahun ini, yang mencapai lebih dari $1,6 triliun. Namun perjanjian itu tidak membahas potensi mandat kebijakan yang dimasukkan dalam RUU tersebut. Hal itu telah menjadi fokus negosiasi dalam beberapa pekan terakhir.
Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer berbicara kepada awak media di Gedung Capitol, Washington, pada 27 Februari 2024. (Foto: AP/Mariam Zuhaib)
Partai Demokrat menolak sebagian besar kebijakan tambahan yang ingin diikutsertakan oleh Partai Republik di DPR. Misalnya, mereka menolak upaya untuk membatalkan keputusan FDA yang mengizinkan pil aborsi mifepristone dijual di apotek ritel, bukan hanya di rumah sakit, klinik, dan kantor medis. Partai Demokrat juga mengatakan RUU tersebut akan sepenuhnya mendanai program nutrisi bagi perempuan, bayi dan anak-anak berpenghasilan rendah yang dikenal sebagai WIC, dengan menyediakan sekitar $7 miliar untuk program tersebut, peningkatan sebesar $1 miliar dari tahun sebelumnya.
“Sepanjang perundingan, Partai Demokrat berjuang keras untuk mencegah pemotongan program perumahan dan gizi serta menghindari ketentuan-ketentuan berbahaya yang akan semakin membatasi akses terhadap kesehatan perempuan atau menghambat kemajuan yang telah kita capai dalam memerangi perubahan iklim,” kata Schumer, anggota Partai Demokrat dari New York dalam mendukung peraturan perundang-undangan.
Namun, anggota DPR dari Partai Republik mampu mencapai beberapa kemenangan kebijakan. Salah satu ketentuannya, misalnya, akan mencegah penjualan minyak di Cadangan Minyak Strategis ke China.
Ketentuan lain memperkuat hak kepemilikan senjata bagi veteran tertentu. Berdasarkan undang-undang saat ini, Departemen Urusan Veteran (VA) harus mengirimkan nama penerima manfaat ke Sistem Pemeriksaan Latar Belakang Kriminal Instan Nasional FBI setiap kali pemegang fidusia ditunjuk untuk membantu mengelola manfaat seseorang. Paket anggaran tahun ini melarang VA untuk menyebarkan informasi tersebut kecuali otoritas peradilan yang relevan memutuskan bahwa penerima manfaat membahayakan dirinya sendiri, atau orang lain.
BACA JUGA: Ketua DPR AS Kecam Biden soal Kebijakan PerbatasanNamun, beberapa anggota DPR yang lebih konservatif dari Partai Republik bersikap kritis terhadap rancangan undang-undang anggaran negara, dan banyak yang memilih menentang perpanjangan jangka pendek yang disahkan Kongres pekan lalu yang menghindari penutupan pemerintahan dan membiarkan perundingan berlanjut.
“Kita semua berjanji tidak akan melakukan omong kosong ini ketika kita tiba di sini,” kata Rep. Eric Burlison, anggota Partai Republik dari negara bagian Missouri ketika perpanjangan jangka pendek masih diperdebatkan. “Rakyat Amerika telah menuntut anggaran yang bertanggung jawab dan keamanan perbatasan selama bertahun-tahun, namun kita gagal. Kapan kita akan mengindahkan seruan konstituen kita untuk mengekang pemborosan anggaran, mengamankan perbatasan, dan mengalahkan birokrasi yang menargetkan mereka?”
Perpanjangan jangka pendek pada minggu lalu adalah yang keempat dalam beberapa bulan terakhir. Hasil pemungutan suara yang menyetujui rancangan undang-undang tersebut adalah 320-99, namun anggota DPR dari Partai Republik terpecah, dengan 113 mendukung dan 97 menentang. Senat menyetujui perpanjangan tersebut, dengan suara 77-13.
Pemungutan suara mengenai rancangan undang-undang anggaran dilakukan lima bulan setelah tahun anggaran dimulai. [my/rs]