Perdana Menteri Thailand mengatakan pemilu akan diadakan pada tahun 2017, bahkan jika konstitusi yang diusulkan ditolak oleh para pemilih dalam referendum akhir tahun ini.
Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha, mantan panglima militer yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tak berdarah tahun 2014, memberikan janji itu ketika berbicara kepada para wartawan hari Selasa (26/1) di Bangkok.
Junta sebelumnya berjanji untuk mengadakan pemilu hanya jika sebuah piagam baru disetujui dalam referendum.
Thailand telah terganggu oleh lebih dari satu dekade kekacauan politik dan ketidakstabilan, karena perseteruan sengit antara kelompok royalis yang didukung militer dan pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang populis. Antagonisme itu telah menyebabkan dua kali kudeta serta periode kekerasan, dan bahkan protes di jalan-jalan yang menimbulkan korban jiwa. [lt]