Pemkot Surabaya Siapkan Rencana Pemulangan Warganya dari Turki

  • Petrus Riski

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini berdialog dengan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Surabaya yang bertugas untuk pengamanan wilayah warga (Foto: VOA/Petrus)

Pemerintah Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur menyiapkan rencana pemulangan enam orang warga Surabaya, yang tertahan di perbatasan Turki sejak Februari yang lalu.

Pemerintah Kota Surabaya menegaskan akan terlibat dalam upaya pemulangan Warga Negara Indonesia, khususnya dari Surabaya, yang diduga sempat hilang dan tertahan di Turki. Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, koordinasi dengan Kedutaan Indonesia di Turki telah dilakukan, sambil menyiapkan langkah pemulangan bila diperlukan.

“Kita akan komunikasi dengan Kedutaan disana (Turki), nah nanti kita cek bagaimana kalau misalkan dari Kedutaan kesana kan informasinya gimana nanti kita lihat, kalau memang dia harus pulang maka kita akan pulangkan. Nanti kalau dia tidak punya biaya ya nanti kita bantu,” kata Tri Rismaharini, Walikota Surabaya.

Risma juga memberi perhatian khusus pada wilayah Surabaya utara, yang menjadi tempat tinggal warga yang sempat dinyatakan hilang di Turki.

Pemerintah Kota Surabaya telah menggerakkan Kecamatan dan Kelurahan untuk mendata dan mengawasi setiap aktivitas warga yang diduga sempat hilang di Turki. “Kecamatan langsung saya kumpulkan coba cek disana, mulai kapan dia gak ada, kalau ibu yang satu keluarga itu 23 Februari, jadi kayak gitu,” imbuhnya.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan kepolisian dan pihak intelejen, untuk mengantisipasi kemungkinan ancama gangguan keamanan yang disebabkan oleh isu penyebaran ajaran ISIS.

“Kapolda koordinasi terus dengan Departemen (Kementerian) Luar Negeri, dengan BIN (Badan Intelejen Negara), prinsip dasarnya ini pengalaman penting setiap warganya untuk dilaporkan kalau dia pergi, agar fungsi kontrol berjalan dengan baik,” kata Sokarwo, Gubernur Jawa Timur.

Soekarwo juga meminta masyarakat di tingkat paling bawah untuk saling mengamankan wilayahnya, agar tidak terjadi ancaman gangguan keamanan yang tidak diharapkan.“Teritori, jadi mulai RT-RW dikembangkan fungsi pengawasan seperti itu, kemana dan lain sebagainya,” tegasnya.