Pembunuhan di Okinawa Masuk Agenda Obama Jelang KTT G7

Presiden Barack Obama (kanan) bersama PM Jepang Shinzo Abe dalam pertemuan bilateral di Manila, Filipina, 19 November 2015 (Foto: dok).

Masaaki Gabe, dosen hubungan internasional di Universitas Ryukyus, berpendapat pertemuan PM Jepang Shinzo Abe-Presiden Obama dilakukan untuk menunjukkan sebuah reaksi untuk menenangkan situasi di Okinawa.

PM Jepang Shinzo Abe akan mengangkat isu kejahatan yang dilakukan sejumlah pekerja di pangkalan militer AS dalam pertemuan dengan Presiden Barack Obama, Rabu, menjelang KTT G7. Demikian diungkapkan para pejabat dari kedua negara.

Masalah itu segera dibawa ke pembicaraan bilateral tersebut menyusul penangkapan seorang mantan mariner AS, Kamis lalu, terkait peristiwa menghilangnya perempuan Jepang berusia 20 tahun 28 April lalu yang tubuhnya ditemukan pekan lalu.

Kematian perempuan muda itu membangkitkan kenangan atas peristiwa perkosaan terhadap sejumlah siswi Jepang pada 1995 oleh personel militer AS di Okinawa, yang memicu demonstrasi besar di sana yang menentang keberadaan pangkalan-pangkalan militer AS.

Kejahatan itu bisa menjadi alasan lebih lanjut bagi desakan Abe untuk memindahkan pangkalan udara Korps Marinir AS ke sebuah daerah lain di pulau Okinawa, sebuah langkah yang telah menghadapi tentangan yang berarti dari penduduk setempat.

Pertemuan Abe-Obama ini dipandang banyak pengamat tidak akan meredakan kemarahan banyak warga Okinawa. Masaaki Gabe, dosen hubungan internasional di Universitas Ryukyus, berpendapat pertemuan itu dilakukan untuk menunjukkan sebuah reaksi untuk menenangkan situasi di Okinawa.

Jika Obama bertemu warga Okinawa, kata Gabe, itu akan memberikan pengaruh lebih berarti terhadap warga Okinawa. Pengamat itu juga mengatakan, pengaruh serape diharapkan tercipta dari pertemuan presiden AS itu dengan korban bom atom Hiroshima yang direncanakan berlangsung Kamis.

Gubernur Okinawa, Takeshi Onaga, ditolak oleh pemerintah pusat setelah ia mengajukan permintaan untuk bertemu dengan Obama pekan ini. Kepala Sekretariat Kabinet Yoshihide Suga di Tokyo mengatakan, ius terkait keamanan dan diplomasi harus dibicarakan antara pemerintah-pemerintah pusat yang terkait. [ab/as]