Penasihat khusus Departemen Kehakiman AS, Jack Smith, sedang mengevaluasi cara mengakhiri dua kasus federal yang menjerat Donald Trump sebelum ia mulai menjabat, mengingat kebijakan lama Departemen Kehakiman yang menyatakan bahwa presiden yang sedang menjabat tidak dapat dituntut, kata seseorang yang mengetahui masalah itu pada Rabu (6/11).
Smith mendakwa Trump tahun lalu dengan tuduhan merencanakan pembatalan hasil pemilihan presiden 2020 dan secara ilegal menimbun dokumen rahasia di kediamannya di Mar-a-Lago.
Tetapi dengan kemenangan Trump dalam pemilu, artinya Departemen Kehakiman percaya ia tidak dapat lagi menghadapi tuntutan hukum sesuai dengan opini hukum selama puluhan tahun di departemen itu yang dimaksudkan untuk melindungi presiden dari tuntutan pidana semasa menjabat.
Sumber yang mengetahui rencana Smith itu tidak berwenang untuk membahas masalah tersebut secara langsung dan ia berbicara kepada kantor berita The Associated Press dengan syarat anonim.
Dengan mengakhiri kasus-kasus itu sebelum pelantikan presiden pada bulan Januari, Smith dan Departemen Kehakiman akan mencegah kemungkinan pertikaian dengan Trump. Presiden terpilih itu mengatakan bulan lalu bahwa ia akan memecat Smith, yang diangkat pada November 2023 oleh Jaksa Agung Merrick Garland, “dalam dua detik” setelah ia menjabat.
BACA JUGA: Jaksa AS Memerinci Bukti Kasus Subversi Pemilu TrumpNBC News adalah media pertama yang melaporkan rencana Smith.
Dua kasus Smith itu mendakwa Trump melakukan konspirasi untuk membatalkan hasil pemilu menjelang kerusuhan di gedung parlemen Capitol, dan menyimpan dokumen sangat rahasia di kediaman milik Trump di Mar-a-Lago, Florida, serta menghadapi upaya FBI untuk mendapatkan dokumen itu lagi.
Kasus dokumen rahasia itu telah terhenti sejak Juli ketika hakim yang diangkat Trump, Aileen Cannon, menolaknya dengan alasan bahwa Smith diangkat secara ilegal. Smith telah mengajukan banding ke Pengadilan Banding di Atlanta, di mana permohonan itu masih tertunda.
Dalam kasus campur tangan pemilu 2020, Trump dijadwalkan mulai diadili pada Maret di Washington, di mana lebih dari 1.000 pendukungnya telah divonis bersalah atas dakwaan terkait peran mereka dalam kerusuhan di Capitol. Tetapi kasus ini terhenti karena Trump mengupayakan klaim kekebalan hukum yang luas dari tuntutan hukum, yang pada akhirnya membawa kasus itu kini di Mahkamah Agung AS.
Trump mungkin menjadi lebih berani dengan putusan Mahkamah Agung pada Juli lalu, yang memberi kekebalan hukum yang luas dari tuntutan hukuman kepada mantan presiden itu atas tindakan yang diambil sewaktu sedang menjabat dan secara eksplisit melarang setiap dugaan tindakan yang melibatkan pembahasan yang dilakukan Trump dengan Departemen Kehakiman. Hal tersebut mencakup upayanya menggunakan departemen itu untuk melakukan investigasi penipuan pemilu sebagai bagian dari upayanya untuk tetap berkuasa.
Mahkamah Agung yang mayoritas hakimnya konservatif mengirim kasus itu kembali ke Hakim Distrik AS Tanya Chutkan untuk memutuskan apa tuduhan lainnya dalam dakwaan tersebut, kalau ada, yang dapat diajukan ke pengadilan.
Sebagai tanggapan, tim Smith bulan lalu mengajukan ringkasan setebal 165 halaman yang memaparkan bukti baru untuk meyakinkan hakim bahwa tindakan yang dituduhkan dalam dakwaan tersebut dilakukan dalam kapasitas pribadi Trump sebagai kandidat – bukannya panglima tertinggi – dan karena itu dapat tetap menjadi bagian dari kasus itu.
Para pengacara Trump dijadwalkan mengajukan tanggapan mereka akhir bulan ini. Apa pun putusan Chutkan diperkirakan akan menghadapi banding lagi hingga ke Mahkamah Agung, yang berarti kemungkinan persidangannya akan berlangsung dalam kurun waktu satu tahun lagi atau lebih. [uh/ab]