Seorang pengacara yang mewakili 16 penggugat muda telah mendesak hakim, pada Selasa (20/6), untuk membatalkan undang-undang negara bagian Montana yang melarang kantor-kantor negara bagian untuk mempertimbangkan dampak lingkungan ketika memutuskan perizinan sehingga memungkinkan pelepasan gas rumah kaca.
Pengacara tersebut, Nate Bellinger, mengajukan permohonan itu dalam argumen penutupnya di akhir persidangan yang telah berjalan selama tujuh hari. Para penggugat mengatakan pejabat negara bagian melanggar hak mereka memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat, yang merupakan bagian dari konstitusi negara bagian Montana.
"Seperti kasus bersejarah lainnya, negara bagian Montana hadir di persidangan kali ini akibat pelanggaran hak yang telah menyebar dan saling berkaitan," ujar Bellinger.
Selama persidangan, para penggugat bersaksi tentang bagaimana meningkatnya suhu panas, asap akibat kebakaran hutan, dan kekeringan telah memengaruhi aktivitas dan kesehatan mental mereka. Penduduk suku asli Amerika mengatakan perubahan iklim berdampak pada ritual dan sumber makanan tradisional mereka, dan para ahli iklim telah memperingatkan bahwa periode untuk menangani kerusakan lingkungan yang timbul telah semakin mengecil.
Asisten Jaksa Agung negara bagian Montana Michael Russell, pada Selasa (20/6), mengatakan isu perubahan iklim merupakan isu besar yang Montana tidak dapat tangani sendiri. Ia juga menambahkan bahwa badan legislatif berhak memberlakukan undang-undang yang membatasi tinjauan gas rumah kaca.
Russell mengatakan seruan dari para penggugat untuk memimpin dalam menangani isu perubahan iklim lebih merupakan pernyataan sosial dibandingkan argumen berkekuatan hukum.
BACA JUGA: Korban Tewas Akibat Gelombang Panas Meningkat di IndiaPutusan dari Hakim Distrik Kathy Seeley pada kasus tersebut diperkirakan akan keluar beberapa saat setelah pihak terkait mengajukan temuan dalam kasus itu, di mana batas pengajuannya jatuh pada awal Juli.
Jika Seeley berpihak pada para penggugat dan menyatakan undang-undang negara bagian yang berlaku itu inkonstitusional, maka selanjutnya tergantung kepada badan legislasi Montana, yang dipimpin oleh anggota Partai Republik, dan badan eksekutif negara bagian tersebut untuk merespon hasil putusan. [my/jm/rs]