Pengadilan Pakistan membebaskan seorang aktivis hak asasi manusia (HAM) terkemuka dan seorang mantan anggota parlemen dengan jaminan pada Senin (28/8), kata pengacara mereka, setelah mereka ditahan karena memprotes penghilangan paksa.
Imaan Mazari-Hazir, seorang pengacara, dan Ali Wazir, seorang politisi, ditangkap berdasarkan Undang-Undang Antiteror pekan lalu setelah tampil di protes Gerakan Pashtun Tahafuz (PTM), yang memperjuangkan hak-hak etnis Pashtun.
Sekitar 3.000 orang menghadiri rapat umum di Ibu Kota Islamabad itu, di mana Mazari-Hazir dan Wazir memberikan pidato yang mengutuk pelecehan terhadap Pashtun dan menyerukan militer negara itu untuk mengakhiri kebijakan penahanan rahasia.
Para pengamat HAM mengatakan pihak berwenang Pakistan sudah lama melakukan praktik menahan orang-orang yang berbeda pendapat tanpa melalui proses yang semestinya, sementara Undang-Undang Antiteror yang luas juga digunakan untuk membungkam oposisi politik.
Petugas polisi menghadirkan politisi yang ditangkap Ali Wazir (tengah) di hadapan pengadilan di Islamabad pada 20 Agustus 2023. (Foto: AFP)
Pengacara Zainab Janjua mengatakan kepada AFP pada Senin (28/8) bahwa Mazari-Hazir "harus dibebaskan hari ini.”
Wazir juga dibebaskan dengan jaminan, tetapi akan diadili di pengadilan Islamabad lainnya dalam kasus terpisah terkait dengan protes tersebut, katanya.
PTM diluncurkan untuk melawan apa yang disebutnya sebagai tindakan berlebihan militer yang dilakukan selama operasi antiterorisme di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa di barat laut negara tersebut, tempat sebagian besar warga Pashtun tinggal.
Militer membantah tuduhan tersebut.
Didirikan pada 2018, kelompok ini terkenal karena serangan verbal langsungnya terhadap lembaga militer yang memainkan peran dominan dalam politik nasional.
BACA JUGA: Pengacara HAM Terkemuka Pakistan DiculikDaerah pedalaman Pashtun di Pakistan pernah dilanda kekerasan dan militansi, meskipun operasi militer telah meningkatkan keamanan secara signifikan baik di sana maupun di berbagai penjuru negara itu dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, PTM mengklaim bahwa operasi ini harus dibayar mahal, karena militer mempraktikkan kebijakan penghilangan paksa dan pembunuhan yang ditargetkan terhadap warga sipil.
Penduduk setempat melancarkan serangkaian protes terhadap meningkatnya kekerasan dan menuntut perlindungan yang lebih baik dari negara.
Namun, pembatasan media yang ketat telah membuat berita dan gambar mengenai aksi damai PTM tidak ditampilkan di layar-layar TV dan koran-koran di negara itu. [ab/uh]