Pengadilan Tinggi Hong Kong Pulihkan Hukuman Terhadap Aktivis Prodemokrasi

Pengadilan tinggi Hong Kong pada Kamis (25/1) memulihkan hukuman terhadap seorang aktivis terkemuka yang ditahan terkait larangan acara renungan untuk memperingati tindakan keras terhadap demonstran prodemokrasi 1989 di Tiananmen. Ini menandai kemunduran terbaru bagi para pendukung demokrasi di kota itu.

“Kami sangat kecewa dengan pengadilan yang gagal menjaga hak-hak kami untuk berkumpul secara damai, menjaga hak kami atas kebebasan berekspresi,” kata Chow Hang-tung, mantan pemimpin Aliansi Hong Kong untuk Mendukung Gerakan Demokratik Patriotik China yang telah dibubarkan.

Ia dijatuhi hukuman penjara 15 bulan pada Januari 2022 karena menghasut orang lain untuk ambil bagian dalam acara yang dilarang polisi atas alasan kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19 pada tahun 2021.

Selama beberapa dekade, acara tahunan yang diselenggarakan oleh aliansi itu merupakan satu-satunya peringatan publik berskala besar mengenai penindakan keras tahun 1989 di wilayah China dan dihadiri oleh banyak orang. Pihak berwenang melarang kegiatan itu pada tahun 2020, dengan menyebut alasan tindakan antipandemi.

Pada Desember 2022, Chow menang dalam upaya banding terhadap vonisnya – suatu kemenangan yang jarang terjadi bagi para aktivis Hong Kong yang berada di bawah tindakan keras Beijing terhadap para pembangkang.

Ketika itu, hakim Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa meskipun Chow telah mendorong orang lain untuk berkumpul di taman, itu bukanlah suatu kejahatan karena legalitas larangan tersebut belum ditetapkan. Tetapi pemerintah mengajukan banding atas putusan hakim.

Pada Kamis, Mahkamah Banding Terakhir memulihkan hukuman terhadap Chow. Hakim Roberto Ribeiro mengatakan dalam putusan tertulis bahwa larangan polisi itu “merupakan tindakan yang proporsional dan sah.”

Aliansi pimpinan Chow terkenal karena menyelenggarakan acara renungan malam di Victoria Park, Hong Kong, pada peringatan protes prodemokrasi tahun 1989 di Tiananmen yang ditumpas oleh militer China. Tetapi aliansi memutuskan untuk membubarkan diri pada tahun 2021 di bawah bayang-bayang UU keamanan nasional yang diberlakukan Beijing.

Para pendukung mengatakan hal tersebut memperlihatkan semakin berkurangnya kebebasan dan otonomi yang dijanjikan ketika bekas koloni Inggris itu dikembalikan ke China pada tahun 1997. [uh/ab]