Rusia menawarkan potongan harga 30 persen kepada Indonesia untuk membeli minyak mentahnya dengan menggunakan mata uang rubel. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengklaim Presiden Joko Widodo sudah menyetujui rencana tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan isu pembelian minyak berharga murah dari Rusia harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yakni dampak dari berkepanjangannya perang Rusia-Ukraina yang menimbulkan tekanan di sektor energi.
Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah (foto: VOA/Fathiyah)
Dalam konteks diplomasi ekonomi, lanjutnya, Indonesia tentunya dengan segala upaya mencoba mencari akses ke sumber-sumber energi yang bisa menjangkau kebutuhan dalam negeri dengan harga ekonomis.
Ketika ditanya apakah pemerintah akan mempertimbangkan untuk membeli minyak murah dari Rusia, Faizasyah mengatakan yang lebih tepat untuk menjawab adalah pelaku bisnis karena isu ini bersifat bisnis-dengan-bisnis. Para pelaku bisnis di sektor jual beli minyak bisa memutuskan dengan berbagai pertimbangan yang mereka bisa berikan, pertimbangan ekonomis, dan lain-lain.
Dari sisi pemerintah, tentunya dalam konteks diplomasi ekonomi, segala sesuatu kita lakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan energi dalam negeri bisa kita fasilitasi melalui berbagai misi diplomasi yang kita lakukan," kata Faizasyah.
Sampel minyak mentah di lapangan minyak Yarakta, milik Irkutsk Oil Co, di Irkutsk, Rusia ,11 Maret 2019. (Foto: REUTERS/Vasily Fedosenko)
Pengamat Kritisi Rencana Indonesia
Pengamat ekonomi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Maxensius Sembodo mengatakan rencana Indonesia membeli minyak dari Rusia dapat dilihat dari dua sisi. Pertama dari segi pragmatis atau oportunis.
"Di mana Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi tidak mudah, harga BMM yang naik, subsidi yang besar, tekanan inflasi, tentu saja tawaran Rusia ini bisa menjadi satu obat di tengah kondisi yang harus kita hadapi, tidak mengenakkan ini. Jadi kenapa kita nggak beli saja? Kan Rusia menjualnya dengan harga yang lebih murah," ujar Maxensius.
Dari sisi idealis atau ideologis, lanjutnya, sangat berlawanan dengan cita-cita Indonesia yang anti-penjajahan dan anti-agresi, tetapi karena kepentingan pragmatis malah mengorban sisi yang lebih ideologis.
BACA JUGA: Dikenai Banyak Sanksi Barat, Rusia Jadi Sumber Minyak Utama ChinaMenurut Maxensius, Indonesia sedianya konsisten pada hal-hal yang lebih ideologis, terlebih dengan posisi Indonesia sebagai Ketua G20 saat ini.
Kalaupun memaksa membeli minyak murah dari Rusia, katanya, Indonesia akan menghadapi hal-hal yang tidak mudah. Dia menyebutkan negara-negara yang menolak invasi Rusia ke Ukraina akan memandang miring sikap Indonesia dan mungkin akan berdampak besar pada isu ekonomi yang lebih besar. Bisa saja, Amerika Serikat akan mempertimbangkan bantuan-bantuannya bagi Indonesia.
Maxensius menyarankan Indonesia tidak terjebak oleh kepentingan-kepentingan pragmatis meski dalam kondisi sulit.
Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira (screenshot)
Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Menurutnya apabila rencana pembelian minyak dari Rusia jadi dilaksanakan maka berisiko secara politik dan bisa mendapat sanksi dari negara-negara Barat, misalnya dari Amerika Serikat (AS).
BACA JUGA: Impor Minyak Turki dari Rusia Naik Dua Kali LipatAS, menurutnya, dapat menghentikan kerja sama militer yang sudah mulai menghangat, atau memutus keuangan Indonesia dari sistem pembayaran internasional atau SWIFT.
"Karena sebenarnya Indonesia itu bisa membeli minyak dari Rusia dengan (melalui) negara ketiga. Jadi tidak langsung. Karena kalau langsung meski harganya diskon 30 persen lebih murah dari harga pasar, tetap ini akan dipandang Indonesia sebagai Presidensi G20 harusnya ikut serta mendamaikan Rusia dan Ukraina, ternyata berpihak kepada Rusia," ujar Bhima.
Jika menggunakan negara ketiga lewat China atau India, lanjutnya, Indonesia jauh lebih aman dari potensi risiko buruk. Bila terlalu vulgar, misalnya diumumkan langsung oleh pemerintah atau PT Pertamina, maka Indonesia akan dianggap tidak lagi bebas aktif dalam politik luar negerinya.
Your browser doesn’t support HTML5
Pengamat: Pembelian Minyak dari Rusia Berisiko
Bhima mencontohkan bagaimana Indonesia membeli barang-barang dari Israel, seperti besi bekas, lewat negara ketiga. Hal ini untuk menghindari kecurigaan Indonesia akan membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Dia merasa heran mengapa pemerintah membicarakan rencana membeli minyak dari Rusia secara terbuka.
Bhima juga mengusulkan Indonesia mencari minyak dari sumber lain, termasuk Timur Tengah. Tentunya dengan pendekatan diplomasi yang lebih intensif sehingga mendapat harga diskon sebaik Rusia. [fw/em]