Niwattumrong Boonsongpaisan mengatakan Kabinet tidak dapat mundur karena hal itu berarti kelalaian atas tugas dan melawan konstitusi.
Penjabat perdana menteri Thailand Senin (19/5) bersikeras bahwa pemerintahannya tidak akan mundur, menolak tekanan dari sekelompok senator yang mencari jalan untuk menyelesaikan krisis politik negara itu, dan dari demonstran anti-pemerintah yang menuntut penunjukkan perdana menteri baru.
Kebuntuan di ekonomi Asia Tenggara terbesar kedua itu memburuk sejak mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra membubarkan parlemen tingkat rendah pada Desember dan Mahkamah Agung memecatnya dan sembilan menteri Kabinet bulan ini karena penyalahgunaan kekuasaan.
Sekelompok sekitar 70 senator, sebagian besar berpihak pada pemrotes anti-pemerintah, mengusulkan kerangka kerja Jumat lalu yang menyerukan sebuah pemerintahan dengan wewenang penuh untuk melaksanakan reformasi-reformasi politik.
Penjabat Perdana Menteri Niwattumrong Boonsongpaisan dan Menteri Kehakiman Chaikasem Nitisiri bertemu dengan dua perwakilan Senat di lokasi rahasia Senin untuk mencegah gangguan pemrotes.
Dalam pernyataan menyusul pertemuan itu, Niwattumrong mengatakan Kabinet tidak dapat mundur karena hal itu “akan merupakan kelalaian atas tugas dan melawan konstitusi,” dan bersikeras bawa ia “dapat melaksanaka tugas serta memiliki wewenang penuh” sebagai perdana menteri.
Kabinet telah beroperasi dalam kapasitas penanggung jawab dengan kekuasaan terbatas sejak Yingluck membubarkan parlemen tingkat rendah pada Desember dalam upaya meringankan krisis prolitik. Sebuah pemerintahan baru tidak dapat secara normal diangkat sampai ada pemilihan umum, dimana para demonstran anti-pemerintah telah bersumpah untuk menghalanginya kecuali ada reformasi politik terlebih dahulu. (AP)
Kebuntuan di ekonomi Asia Tenggara terbesar kedua itu memburuk sejak mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra membubarkan parlemen tingkat rendah pada Desember dan Mahkamah Agung memecatnya dan sembilan menteri Kabinet bulan ini karena penyalahgunaan kekuasaan.
Sekelompok sekitar 70 senator, sebagian besar berpihak pada pemrotes anti-pemerintah, mengusulkan kerangka kerja Jumat lalu yang menyerukan sebuah pemerintahan dengan wewenang penuh untuk melaksanakan reformasi-reformasi politik.
Penjabat Perdana Menteri Niwattumrong Boonsongpaisan dan Menteri Kehakiman Chaikasem Nitisiri bertemu dengan dua perwakilan Senat di lokasi rahasia Senin untuk mencegah gangguan pemrotes.
Dalam pernyataan menyusul pertemuan itu, Niwattumrong mengatakan Kabinet tidak dapat mundur karena hal itu “akan merupakan kelalaian atas tugas dan melawan konstitusi,” dan bersikeras bawa ia “dapat melaksanaka tugas serta memiliki wewenang penuh” sebagai perdana menteri.
Kabinet telah beroperasi dalam kapasitas penanggung jawab dengan kekuasaan terbatas sejak Yingluck membubarkan parlemen tingkat rendah pada Desember dalam upaya meringankan krisis prolitik. Sebuah pemerintahan baru tidak dapat secara normal diangkat sampai ada pemilihan umum, dimana para demonstran anti-pemerintah telah bersumpah untuk menghalanginya kecuali ada reformasi politik terlebih dahulu. (AP)