Perdana Menteri (PM) Republik Ceko Petr Fiala mengatakan, keinginan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dalam waktu singkat sangat ambisius.
Jokowi kerap menawarkan proyek Ibu Kota Nusantara kepada para investor dalam setiap lawatan kerjanya atau kepada tamu negara. Hal tersebut, juga dilakukannya kepada Fiala yang melakukan kunjungan perdananya ke Indonesia, di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (18/4).
“Saya juga mengundang Ceko untuk berinvestasi di IKN Nusantara, terutama di bidang transportasi massal ramah lingkungan,” ungkap Jokowi.
Ajakan tersebut cukup disambut baik oleh Fiala, yang juga menyebut bahwa proyek pembangunan IKN ini sangat ambisius.
“Kita juga berdiskusi tentang proyek Ibu Kota Negara baru di Kalimantan. Proyek ini sangat ambisius. Saya ingin melihat presentasi daripada proyek itu segera,” kata Fiala.
Ia mengungkapkan, perusahaan-perusahaan dari negaranya tertarik untuk terlibat dalam mega proyek ini. Para pebisnis dari Ceko, katanya, bisa bekerja sama dalam sektor teknologi pintar dan hijau. “Karena tujuan utama dari kerja sama yang erat itu adalah untuk melindungi lingkungan kita,” tambahnya.
Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga menilai niat Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota sebelum dirinya lengser pada 2024 memang ambisius. Meski begitu, menurutnya, hal tersebut sah-sah saja asalkan tetap realistis.
Ia menjelaskan bahwa membangun sebuah kota tidak cukup dengan hanya menyediakan infrastruktur fisik, tapi juga proses kehidupan yang dibangun secara alami dalam kurun waktu yang tidak sebentar.
“Kalau kita bicara realistis, sebuah kota tidak hanya dibangun dalam waktu sesingkat-singkatnya tetapi ada proses kehidupan di situ. Proses kehidupan ini yang sering kali tidak diperhitungkan. Jadi dianggapnya kalau kita sudah bangun gedung, sekolah, atau rumah sakit lantas kemudian menjadi sebuah kota. Orang itu akan datang ke sana sebenarnya secara alami, tidak bisa istilahnya bedol kota, satu kota langsung dipindahkan ka sana kemudian hidup. Karena ada proses perubahan budaya misalnya. Faktor-faktor ini justru bisa dikatakan agak terabaikan, bahwa fokus di infrastruktur kota …iya, tapi proses orang menuju ke sana, itu yang tidak bisa dipercepat,” ungkap Nirwono.
Lebih jauh, ia mengatakan bahwa sampai detik ini baik investor nasional maupun investor internasional masih menunggu kepastian kelanjutan mega proyek tersebut pada 2024 mendatang. Ia menduga sampai 2024 pembangunan IKN tersebut masih akan dibiayai dari APBN.
Menurut Nirwono, strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menawarkan proyek IKN kepada investor kurang tepat.
Ia mencontohkan, dalam ajang Hannover Messe 2023 misalnya, Badan Otorita IKN lebih fokus menawarkan proyek pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan bukan delapan wilayah perkotaan (WP) lainnya. Padahal, menurutnya, alangkah lebih baik apabila delapan WP lainnya juga ditawarkan secara bersamaan kepada para investor. Nirwono mengatakan, WP lebih bersifat komersil sehingga lebih menarik investor, dibandingkan KIPP yang bisa disebut sebagai kota pemerintahan.
Dalam siaran pers yang diterima oleh VOA, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono dalam acara Hannover Messe 2023 di Jerman, mengatakan minat para investor untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan IKN cukup tinggi. Hal tersebut ditandai dengan terus berdatangannya pernyataan minat atau letter of interest (LOI) dari berbagai negara.
“Hingga 10 April 2023, kami mencatat terdapat 182 pengajuan letter of intent (LOI) dari para pengusaha yang berasal dari 16 negara asal perusahaan tersebut. Lima puluh persen di antaranya berasal dari Indonesia, dan sebagian besar lainnya berasal dari Singapura, Malaysia, Amerika, Perancis dan China,” ungkap Agung.
Perdana Menteri Ceko Petr Fiala (kanan), didampingi oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (kiri), memeriksa pasukan kehormatan setibanya di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat, Selasa, 18 April 2023.(AP/Achmad Ibrahim)
Ia menjelaskan pernyataan-pernyataan minat itu cukup beragam. Menurut Agung, ada 22 LOI di bidang teknologi, 21 di bidang energi, dan 15 di bidang pendidikan.
“Lima belas lainnya untuk membangun infrastruktur perumahan, dan sisanya di antaranya di bidang-bidang kesehatan, waste management, gedung perkantoran,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya menjelaskan kepada para investor terkait komitmen pemerintah untuk melestarikan area hijau di lahan seluas 256 ribu hektare di IKN.
Hal tersebut, kata Jaka, ditandai dengan mempertahankan 65 persen area hutan tropis dan 35 persen lainnya wilayah kota yang cerdas.
Pada tahap pertama katanya, pemerintah akan membangun (KIPP) yang terdiri dari Istana Presiden dan Wakil Presiden, gedung-gedung kementerian yang berkonsep sharing office, dan perumahan untuk aparatur sipil negara (ASN), polisi dan militer di lahan seluas 920 kilometer.
“Kami berharap semakin banyak investor kelas dunia yang dapat memanfaatkan investasi di Nusantara. Fasilitas terbaik akan diberikan untuk kemudahan berbisnis di ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara,” pungkasnya. [gi/ab]