Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Senin (14/2) memperingati empat tahun kasus penembakan massal di sebuah SMA di kota Parkland, Florida, dengan menyerukan penguatan “tanggung jawab yang sungguh-sungguh” untuk mengakhiri kekerasan bersenjata.
“Pada hari yang sulit ini, kita berduka dengan para keluarga (korban) Parkland yang hidupnya hancur dalam sekejap, yang harus mengubur sebagian jiwa mereka jauh di dalam Bumi,” ungkap Biden dalam sebuah pernyataan. “Kami juga mendoakan mereka yang masih bergulat dengan luka yang tersisa, baik secara fisik maupun batin.”
Pada 14 Februari 2018, seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di SMA Marjory Stoneman Douglas dan menewaskan 17 orang. Itu adalah kasus penembakan di sekolah yang paling mematikan dalam sejarah AS. Empat belas orang yang terbunuh adalah pelajar, sementara sisanya adalah guru. Pelaku, Nikolas Cruz, yang ketika melancarkan aksi tersebut berusia 19 tahun, merupakan mantan siswa di sekolah tersebut.
BACA JUGA: Biden Luncurkan Upaya Kurangi Kekerasan dengan Senjata ApiOktober lalu Cruz mengaku bersalah. Sidang untuk menetapkan hukumannya akan dimulai akhir tahun ini. Dewan juri akan memutuskan apakah ia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara atau justru mendapat hukuman mati.
Kasus penembakan itu memicu gerakan March for Our Lives yang digagas oleh para pelajar, yang mendorong diloloskannya undang-undang kepemilikan senjata api yang lebih ketat di AS.
“Dari tragedi di Parkland, lahir generasi baru warga Amerika di seluruh penjuru negeri yang memperjuangkan keselamatan kita, menuju Amerika yang lebih baik dan lebih aman bagi kita semua,” kata Biden.
“Bersama-sama, gerakan luar biasa ini memastikan suara seluruh korban dan penyintas, serta suara para pemilik senjata api yang bertanggung jawab terdengar lebih lantang dari pada suara produsen senjata api dan Asosiasi Senapan Nasional (National Rifle Association/NRA).”
NRA (National Riffle Association of America) merupakan kelompok lobi hak kepemilikan senjata api terbesar di Amerika. Amandemen Kedua Konstitusi AS menjamin hak kepemilikan senjata api. Setelah kasus penembakan di SMA Marjory Stoneman Douglas, Florida – negara bagian yang dipimpin gubernur dari Partai Republik – memberlakukan masa tunggu tiga hari untuk membeli senjata api serta menaikkan batas usia minimum untuk membeli senjata, dari 18 menjadi 21 tahun. NRA menuduh undang-undang negara bagian itu inkonstitusional.
Polisi memblokade gerbang masuk menuju Sekolah Marjory Stoneman Douglas di Parkland, Florida, pada 15 Februari 2018, menyusul tragedi penembakan yang terjadi di lokasi tersebut. (Foto: AP/Wilfredo Lee)
Meski demikian menurut kelompok advokasi pengendalian senjata api Everytown for Gun Safety, sejak peristiwa di Parkland, kasus penembakan di lingkungan sekolah terus terjadi. Pada periode 1 Agustus hingga 31 Desember 2021, terdapat 136 kasus penembakan di sekolah.
Biden telah memaparkan langkah-langkah pemerintahannya untuk menangani peningkatan kasus tersebut, termasuk “mengurangi penyebaran senjata api ‘hantu’,” alias senjata api tak terdaftar yang dapat dibeli tanpa melalui pemeriksaan latar belakang pembeli.
Biden menyerukan kepada Kongres untuk mengambil tindakan. “Kongres harus berbuat lebih banyak – dimulai dengan mewajibkan pemeriksaan latar belakang pada semua penjualan senjata api, melarang senjata serbu dan magasin berkapasitas tinggi, serta mencabut kekebalan para produsen senjata api,” ungkap Biden.
Berbagai rancangan undang-undang untuk memberlakukan pemeriksaan pembeli senjata api dan pelarangan pembelian senjata mematikan telah diajukan di Kongres AS selama satu dekade terakhir, namun belum satu pun lolos menjadi undang-undang.
Sebagian besar anggota Kongres dari Partai Demokrat mendukung pengetatan kepemilikan senjata api, sementara sebagian besar dari Partai Demokrat menolaknya dengan dalih Amandemen Kedua. [rd/em]