Peringati Satu Tahun Perang Gaza, Massa Gelar Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes Amerika Serikat

Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina sambil meneriakkan slogan-slogan selama unjuk rasa dan doa untuk mendukung warga Palestina di Gaza, di Jakarta, 7 April 2024. (Foto AP/Dita Alangkara)

Menjelang satu tahun peringatan perang Gaza pada 7 Oktober, ribuan massa dari berbagai daerah menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Minggu (6/10) pagi. Sejumlah tokoh yang hadir menyerukan agar presiden terpilih Prabowo Subianto maksimal membela Palestina.

Massa yang menamakan diri mereka Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) dalam aksi kali ini menyampaikan seruan dan harapan kepada pemerintahan baru untuk semakin keras berupaya menyelesaikan masalah Palestina.

Abdullah Mudarik dari Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina menyerukan penolakannya terhadap standar ganda pemerintah Amerika Serikat terhadap perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.

“Dan juga kita sama-sama berdiri di depan sebuah bangunan Kedutaan Besar atau boleh saja kita sebut Kedutaan Besar standar ganda dunia Amerika Serikat, kita di sini menolak segala bentuk standar ganda karena apa bedanya kita dengan saudara-saudara kita di Palestina. Ini bukan isu agama, gender, ini adalah isu kemanusiaan," ungkap Abdullah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan tanggapan dari Kedubes Amerika Serikat, mengingat aksi itu berlangsung pada hari Minggu.

Bendera Palestina dikibarkan oleh para demonstran yang ikut serta dalam protes terhadap Israel di depan kedutaan besar AS di Jakarta pada 20 Mei 2021, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Wilayah Palestina. (Foto: BAY ISMOYO/AFP)

Dalam acara ini juga hadir sejumlah tokoh lain, di antaranya adalah Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Dalam kesempatan itu, ia menyatakan harapannya agar presiden terpilih Prabowo Subianto tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bahkan, katanya, jika perlu komitmen tersebut harus menjadi salah satu program 100 hari pertama kepemimpinannya.

“Indonesia harus mengawal keputusan majelis umum PBB bersama dengan negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam -red), negara ASEAN, negara-negara yang menyetujui resolusi PBB, untuk betul-betul menggalang suatu aliansi internasional untuk menghentikan kejahatan penjajahan Israel, untuk memerdekakan Palestina, sebagaimana selama ini yang menjadi sikap dari Indonesia,” ungkap Hidayat.

Hidayat menjelaskan pentingnya Indonesia, dan semua negara untuk tetap mengawal keputusan Majelis Umum PBB yang menegaskan pendudukan Israel yang ilegal. Menurutnya, jika ini terus dibiarkan dan Israel tidak mematuhinya, maka perdamaian dunia akan semakin jauh dari harapan.

“Kalau ini dibiarkan, dan ternyata Israel tidak menaati maka yang terjadi berikutnya adalah Israel akan semakin melecehkan lembaga-lembaga dunia, semakin tidak mengindahkan perdamaian, semakin menghadirkan korban-korban. Bahkan Israel berani mempersona-non-gratakan sekjen PBB, dan tidak boleh masuk ke kawasan Israel," katanya.

BACA JUGA: Pidato Perpisahan Retno Marsudi di PBB: Soroti Konflik Palestina dan Serukan Reformasi DK

"Ini tentu sudah satu hal yang sangat melecehkan lembaga-lembaga dunia. PBB tidak dihormati, Mahkamah Internasional tidak dihormati, dan tentu masyarakat dunia termasuk dari Indonesia, dan apalagi kita akan bertemu tanggal 7 Oktober besok harus betul-betul diingatkan bahwa kejahatan Israel sudah begitu luar biasa,” jelasnya.

“Kalau tidak, maka Israel bukan hanya melakukan genosida di Gaza, namun sudah melebar kemana-mana termasuk ke Lebanon, kalau itu dibiarkan akan melebar ke mana-mana, termasuk apa yang mereka klaim sebagai Israel Raya. Kalau itu terjadi maka perdamaian dunia sudah dihilangkan oleh Israel,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menyoroti dukungan Amerika Serikat terhadap Israel. Menurutnya hak veto yang kerap diberikan oleh Negeri Paman Sam tersebut pada setiap Sidang Umum PBB terkait Palestina menjadi sumber penghancuran bagi Palestina.

“Selama ini Amerika selalu menjadi kekuatan yang sangat penting dalam memberikan dukungan kepada genosida, penghancuran yang dilakukan oleh Israel. Setiap ada sidang di Dewan keamanan PBB, yang terkait Palestina, Amerika selalu melakukan veto, dan veto inilah yang kemudian menjadi kunci penghancuran kemanusiaan selama ini,” ungkap Sudarnoto.

Aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Mesir di Jakarta pada 4 Maret 2024 untuk memprotes penutupan perlintasan Rafah antara Mesir dan Jalur Gaza. (Foto: Ilustrasi/BAY ISMOYO/AFP)

Amerika, ujarnya yang selama ini kerap berbicara tentang demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan tidak ada artinya apabila dukungannya kepada Israel tetap diberikan. Bahkan Sudarnoto menegaskan bahwa Amerika selama ini bersikap hipokrit.

“Ini saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Menlu bahwa hipokrisi barat terutama Amerika benar-benar ditunjukkan, dan karena hipokrit inilah kemudian negara Palestina bahkan peradaban kemanusiaan dihancurkan," tegasnya.

"Israel adalah negara teroris terbesar, Israel adalah negara penghancur peradaban yang besar, karena itu kami semua mengingatkan kepada Amerika jangan lagi memberikan dukungan kepada Israel, jangan lagi membiarkan genosida yang dilakukan oleh Israel. Kalau ini dibiarkan, maka bangsa-bangsa di dunia akan terus bergerak. Ingat suatu saat Amerika juga akan mengalami kehancuran dari dalam, seperti juga Israel akan mengalami kehancuran dari dalam,” imbuh Sudarnoto.

Selain itu, Sudarnoto juga menyerukan kepada pemerintah untuk benar-benar melakukan kontrol terhadap impor produk Israel yang menurut pengamatannya selama ini dibiarkan. Penghentian impor dan boikot terhadap produk Israel, tegasnya harus segera dilakukan dengan serius.

Jokowi saat meresmikan pabrik sel baterai terbesar di Asia Tenggara PT Hyundai-LG Indonesia (HLI) Green Power di Karawang, Rabu (3/7).

Presiden Joko Widodo yang ditemui usai Peringatan HUT TNI di Jakarta, Sabtu (5/10), mengungkapkan jika semua negara melakukan pendekatan-pendekatan yang lunak seperti dialog dan komunikasi yang baik, maka peristiwa di Palestina, Gaza dan Lebanon ia yakini bisa dihindari. Maka dari itu, Jokowi mengajak semua pihak untuk tetap menahan diri dan mengedepankan dialog.

“Saya kira memang dialog adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik yang ada di Gaza, Lebanon, Israel dengan Palestina, Israel dengan Hizbullah, Iran dengan Israel, saya kira harus diselesaikan di meja perundingan dan semua harus menahan diri untuk tidak memperbesar eskalasi yang ada,” tegas Jokowi.

Your browser doesn’t support HTML5

Peringati Satu Tahun Perang Gaza, Massa Gelar Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes Amerika Serikat

Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI), Agung Nurwijoyo, mengungkapkan menjelang peringatan satu tahun perang di jalur Gaza, situasinya cukup ironis. Ia mengungkapkan begitu banyak upaya dan berbagai macam mekanisme dilakukan, tetapi tidak berhasil menghentikan apa yang dilakukan oleh Israel.

Meski begitu, Agung melihat bahwa perubahan tata dunia global dalam permasalahan ini, di mana ternyata dalam satu tahun terakhir gelombang dukungan terhadap perdamaian dan terhadap Palestina justru semakin kuat, dan tidak hanya di level negara semata.

“Kalau tidak ada salah sekarang ada tercatat 149 negara mendukung, di Sidang umum PBB juga terdapat dorongan yang begitu kuat bahkan Palestina mendapatkan status istimewa di kelompok masyarakat sipil, gerakan-gerakan untuk melakukan dukungan mulai dari boikot, upaya-upaya litigasi secara hukum di beberapa negara juga dilakukan," katanya.

Unjuk rasa mendukung warga Palestina di Gaza, di Jakarta, 9 Juni 2024. (Foto: AP/Tatan Syuflana)

"Di sini kita melihat ada re-alignment global dalam kondisi dunia hari ini khususnya terhadap Palestina. Termasuk juga di titik tertentu respons dari negara-negara khususnya Iran dan proksi-proksinya yang kemudian cukup masif terhadap apa yang ada,” ungkap Agung.

Agung menilai, ketika berbicara tentang Palestina maka seseorang tidak berbicara suatu hal yang bisa dinilai dengan materi. Namun, sebuah hal yang lebih bernilai dari itu yang harus sama-sama dipertahankan, dan bisa menjadi warisan yang bisa dipertahankan oleh pemerintahan baru, yakni fokus terhadap penghentian kekerasan, fokus terhadap kemerdekaan Palestina, dan tidak ada bentuk normalisasi dengan Israel.

“Dari realitas tersebut kemudian ada dorongan yang kuat dari publik, bahwa Indonesia perlu kemudian terus meningkatkan leadership dan peran dari Prabowo tentu menjadi sangat signifikan dalam meningkatkan leadership Indonesia menjadi leader dalam menciptakan perdamaian global. Saya melihatnya ada animo yang cukup besar, harapan untuk menciptakan atau Indonesia menjadi benar-benar leader dalam konteks upaya menciptakan perdamaian tersebut,” pungkasnya. [gi/ab]