Tokoh oposisi terkenal telah mengundurkan diri dari pemerintah persatuan Sudan Selatan dan mengumumkan perjanjian perdamaian untuk mengakhiri perang saudara di negara itu tamat riwayatnya.
Lam Akol dalam pernyataan hari Senin (1/8) mengatakan Presiden Salva Kiir berkali-kali melanggar perjanjian damai tahun lalu dan menghadapi ‘pukulan akhir” tindakannya sejak pekan pertama bukan Juli ketika pertempuran antara pemerintah dan pasukan oposisi di ibukota, Juba menewaskan sekurangnya 300 orang.
Dalam wawancara dengan VOA, Akol menyalahkan pasukan Kiir karena memprovokasi bentrokan itu dan menambahkan tanpa keamanan bagi para pemimpin oposisi, tidak akan ada perjanjian damai.
“Saya menjabat di kabinet untuk melaksanakan perjanjian damai” katanya. “Jika perjanjian damai berakhir, saya tidak punya kewajiban moral untuk terus menjabat dalam pemerintahan itu.”
Belum ada komentar langsung dari Presiden Kiir dan tidak jelas apakah pemimpin oposisi lainnya setuju dengan Akol bahwa perjanjian damai sudah tamat riwayatnya.
Akol juga mengutip pemecatan ketua oposisi Riek Machar sebagai wakil presiden pertama negara itu. Mahar bersembunyi sejak bentrokan di Juba, dengan alasan keamanan.
“Jika tidak ada wakil presiden pertama, maka siapa mitra perjanjian perdamaian?” kata Akol. [my/ii]