Filipina menyatakan telah memulihkan sepenuhnya sebuah perjanjian keamanan penting dengan AS, dengan Presiden Rodrigo Duterte mencabut niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Kunjungan Pasukan (VFA) Filipina-AS pada Kamis (29/7) malam. Menteri Pertahanan Nasional Filipina Delfin Lorenzana mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers bersama dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pada Jumat (30/7) bahwa Duterte, setelah pertemuannya dengan Austin, mencabut surat penghentian VFA yang dikirimkan kepada AS tahun lalu.
“Ini memberi kami semacam tingkat kepastian ke depan, sehingga kami dapat menyusun rencana lebih jauh sebelumnya,” kata Austin kepada wartawan. “Dan dengan perencanaan jangka panjang itu, kami dapat benar-benar melakukan lebih banyak lagi latihan komprehensif.”
Lorenzana mengatakan ia tidak tahu pasti mengapa Duterte membatalkan keputusan itu, tetapi ia menyambut baik langkah presiden. Perjanjian 1998 itu memberi izin legal bagi ribuan tentara AS yang digilir ke Filipina untuk melakukan puluhan latihan militer dan bantuan kemanusiaan setiap tahun.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin (kiri) menandatangani buku tamu saat Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana (kanan) meninjau kamp militer Camp Aguinaldo di Quezon City, Metro Manila, Filipina, 30 Juli 2021. (Foto: Rolex Dela Pena via
Duterte mengirim pemberitahuan resmi kepada AS mengenai keputusannya untuk mengakhiri VFA pada Februari 2020 setelah berulang kali mengancam akan menurunkan tingkat aliansi militer kedua negara. Ia kemudian memperpanjang VFA hingga Desember 2021.
Pada waktu pemberitahuan penghentian, Duterte telah mengindikasikan bahwa ia lebih menyukai hubungan dengan China dan Rusia ketimbang hubungan dengan AS. Juru bicaranya mengatakan alasan untuk mengakhiri VFA adalah untuk memungkinkan militer Filipina menjadi lebih independen.
Para analis mengatakan akses ke Filipina membuat AS dalam posisi untuk menanggapi dengan segera ancaman dari China di Laut China Selatan. Mereka menyatakan ini juga meningkatkan upaya kontraterorisme dan pengumpulan intelijen AS di kawasan.
Austin mengatakan klaim Beijing atas mayoritas Laut China Selatan melanggar kedaulatan dan hak-hak dasar yang diberikan hukum internasional kepada negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
BACA JUGA: Menhan AS: Batalkan Pakta Militer Filipina Langkah ‘Salah’Kapal-kapal China dituduh menggangu nelayan di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina di laut serta pengusaha minyak dan gas di lepas pantai Malaysia dan Vietnam, menghambat pengembangan energi mereka.
Meskipun ada klaim teritorial dari negara-negara lain, China telah membuat ratusan hektare pulau buatan di laut yang kaya sumber daya itu untuk memperkuat klaimnya.
VFA juga memungkinkan AS untuk terus membantu upaya-upaya kontraterorisme di bagian selatan Filipina, di mana militan yang berafiliasi dengan ISIS aktif. Para pejabat AS memberitahu VOA bahwa ada ratusan militan Islam radikal di Filipina.
Austin pada Jumat (30/7) mengatakan, “Aliansi AS-Filipina yang kuat dan tangguh akan tetap vital bagi keamanan, stabilitas dan kemakmuran Indo-Pasifik. Ia menambahkan, “VFA yang dipulihkan sepenuhnya akan membantu kita mencapai tujuan itu bersama-sama.”
Sebelum meninggalkan Filipina, Austin menyaksikan Kuasa Usaha AS John Lock dan Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin menandatangani perjanjian mengenai pencarian dan penyelamatan maritim (AMSAR). [uh/ab]