Kelompok para Menteri Persemakmuran (Commonwealth Ministerial Action Group) membuat keputusan itu setelah mengadakan pertemuan darurat di London hari Minggu (12/2). Kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan, kelompok itu akan segera mengirim misi ke Maladewa untuk mengumpulkan fakta sekitar pergantian kekuasaan itu dan sekaligus mendorong ditaatinya berbagai prinsip dan nilai-nilai Persemakmuran.
Pengumuman itu dikeluarkan bersamaan dengan pecahnya aksi protes baru di ibukota Male, ketika presiden baru Mohammed Wahid Hassan melantik enam menteri kabinet baru dan mengangkat jaksa agung yang berasal dari partai-partai politik yang berbeda.
Kemarin Presiden terguling Mohammed Nasheed mengatakan ia digulingkan dalam sebuah kudeta yang didukung militer dan menolak seruan Amerika supaya mengadakan kompromi dan menepiskan usul pembentukan pemerintah persatuan untuk mengakhiri kemelut politik di negara itu. Hari Minggu malam, ratusan pendukung Nasheed berkumpul di luar Majlis Rakyat atau DPR, dan bentrok dengan polisi.
Pembantu menteri LN Amerika, Robert Blake mengatakan setelah bertemu dengan Nasheed, kepulauan Maladewa belum siap untuk mengadakan pemilihan umum dini seperti yang diusulkannya.
Kata Blake, polisi, Komisi Pemilihan dan pihak kehakiman belum siap untuk menjalankan dan mengawasi proses pemilihan umum yang adil. Ia mendesak diadakannya kompromi luas antara berbagai kelompok politik untuk mencari jalan keluar dari kemelut itu.