Kemal Kilicdaroglu, penantang utama Presiden Turki Tayyip Erdogan, mengatakan pada Jumat (12/5) bahwa partainya memiliki bukti nyata mengenai campur-tangan Rusia terkait informasi daring palsu menjelang pemilihan presiden di Turki pada Minggu (14/5).
Kilicdaroglu sedikit mengungguli Erdogan dalam jajak pendapat dua hari sebelum pilpres. Ia mengatakan kepada Reuters bahwa Rusia tidak dapat diterima karena mencampuri urusan dalam negeri Turki. Namun ia menambahkan bahwa jika terpilih menjadi presiden, Kilicdaroglu akan menjaga hubungan baik antara Ankara dan Moskow.
Turki adalah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/ NATO) yang sangat bergantung pada impor energi dan Rusia adalah pemasok terbesarnya. Minggu ini, dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Ankara menjadwal ulang pembayaran tagihan gas alam senilai $600 juta ke Rusia hingga 2024. Kesepakatan tersebut menggambarkan sejauh mana hubungan kedua negara tersebut di bawah kepemimpinan Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Pendukung ketua partai CHP Turki dan kandidat presiden Aliansi Bangsa Kemal Kilicdaroglu mengibarkan bendera Turki saat kampanye pemilu di Ankara, Turki, Jumat, 12 Mei 2023. (Foto: AP)
Ditanya mengapa dia mengambil langkah berani dengan mencuit Rusia bertanggung jawab atas konten daring palsu pada Kamis (11/5), Kilicdaroglu berkata: "Jika kami tidak memilikinya (bukti nyata), saya tidak akan mencuit." Pihaknya tidak menghubungi Kedutaan Rusia terkait masalah tersebut, tambahnya. Dia tidak merinci apa konten daring itu.
Salah satu calon presiden Turki yang berasal dari partai gurem, Muharrem Ince, mengundurkan diri pada Kamis (11/5) dengan alasan "pembunuhan karakter" palsu yang dilakukan secara daring. Dia memberikan sedikit detail.
Rusia telah dituduh ikut campur dalam pemilihan asing termasuk di Amerika Serikat (AS), yang dibantah oleh Moskow.
Pemungutan suara Turki pada Minggu (12/5) menjadi pemilu yang paling penting dalam sejarah modernnya, dengan implikasi besar bagi kedudukan global Ankara, aliansi strategis, dan arah ekonomi.
BACA JUGA: Erdogan, Putin Lakukan Pembicaraan Telepon Bahas Isu Ukraina dan Suriah"Kami merasa tidak dapat menerima jika negara lain ikut campur dalam proses pemilu Turki untuk mendukung partai politik (tertentu). Saya ingin seluruh dunia menyadari hal ini, itulah mengapa saya membuat seruan ini secara terbuka melalui tweet," kata Kilicdaroglu dalam sebuah wawancara.
Kremlin kemudian membantah ikut campur.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan orang-orang yang menyampaikan tuduhan semacam itu kepada Kilicdaroglu adalah pembohong dan bahwa Rusia sangat menghargai hubungannya dengan Turki.
Percaya Diri
Di kantornya di Ankara, Kilicdaroglu menegaskan kembali keyakinannya bahwa dia akan "menggantikan pemerintahan otoriter.”
Mantan pegawai negeri berusia 74 tahun itu menekankan bahwa Turki, yang juga memiliki hubungan bisnis, ekonomi, dan wisata yang erat dengan Rusia, akan mengupayakan keseimbangan yang baik dalam hubungan dengan Moskow.
Kemal Kilicdaroglu, kandidat presiden dari aliansi oposisi utama Turki, berbicara menjelang pemilihan presiden dan parlemen 14 Mei, dengan poster Presiden Turki Tayyip Erdogan terlihat di latar belakang, di Bursa, Turki 11 Mei 2023. (Foto: REUTERS/Murad Sezer)
"Kami tidak ingin merusak hubungan persahabatan kami, tetapi kami tidak akan mengizinkan campur tangan dalam urusan internal kami," katanya.
Kilicdaroglu juga mengatakan dia akan mendorong prakarsa perdamaian lain antara Rusia dan Ukraina, menyusul gagalnya upaya mediasi oleh Erdogan pada 2022.
Namun, dia menambahkan, "kita harus memperjelas bahwa kita tidak merasa benar bagi negara mana pun untuk menduduki negara lain.”
Turki memposisikan dirinya sebagai penyeimbang diplomatik sejak Rusia menginvasi Ukraina. Ankara menentang sanksi Barat terhadap Rusia dan memiliki hubungan dekat dengan Moskow dan Kyiv, tetangganya di Laut Hitam. Turki ikut mengirim drone bersenjata untuk membantu Ukraina.
BACA JUGA: Kandidat Presiden Turki Mundur untuk Dukung Penantang Utama ErdoganKilicdaroglu mengatakan masalah mendasar kebijakan luar negeri Turki dalam masa kekuasaan Partai Erdogan, AK (AKP), adalah dikeluarkannya Kementerian Luar Negeri dari proses pembuatan kebijakan. Erdogan malah membentuk kebijakan sendiri.
Turki, kata Kilicdaroglu, akan mengejar kebijakan luar negeri berorientasi perdamaian yang memprioritaskan kepentingan nasionalnya dan bertindak sejalan dengan dunia modern. [ah/ft]