PKB Desak Pemerintah Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Ketua MPR Zulkifli Hasan membacakan puisi dalam Haul ke 6 Gus Dur di kantor DPP PKB Jakarta Selaa 23 Desember 2015.(Foto: VOA/Andylala).

Enam tahun meninggalnya “bapak bangsa” KH Abdurrahman Wahid diperingati dengan refleksi pemikiran Gus Dur yang inklusif dan sangat toleran.

Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jalan Raden Saleh Jakarta Selasa malam (22/12) dipadati khalayak ramai – termasuk diantaranya beberapa tokoh budayawan, musisi, komedian hingga pejabat negara. Mereka memperingati enam tahun meninggalnya mantan Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam sambutannya mengatakan peringatan haul ke-6 itu bukan untuk mendewakan Gus Dur, tapi menyegarkan kembali pemikiran Gus Dur yang inklusif dan toleran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Muhaimin mengkritisi fenomena munculnya kelompok yang mengatasnamakan Islam, yang justru tidak mencerminkan Islam yang sesungguhnya sebagai agama perdamaian. Hal itu menurutnya bertentangan dengan cita-cita dari almarhum Gus Dur.

"Negeri ini kita didirikan oleh kakek-kakek buyut kita. Negeri ini kita kelola dengan resmi, eh..ada segelintir kelompok Islam yang menyatakan Indonesia adalah negara dengan dasar yang kafir dan bid’ah. Ngomong opo .. apa kewenangan mu mengkafir-kafirkan kita. Bahwa NKRI harga mati yang tidak bisa diganggu-gugat apalagi dengan istilah khilafiyah dan seterusnya," kata Muhaimin,

Untuk itu tambah Muhaimin, PKB mendesak pemerintah agar menindak tegas kelompok yang mengatasnamakan Islam dan ingin mendirikan negara khilafiyah. Menurutnya hal ini merupakan ancaman besar bagi keutuhan NKRI.

Lebih lanjut Muhaimin mengatakan cita-cita negara demokrasi yang digagas Gus Dur semasa jaman mantan Presiden Soeharto, adalah karya besar Gus Dur untuk Indonesia.

"Ketika Gus Dur mencetuskan dan mendorong lahirnya demokrasi di tanah kita tercinta ini, banyak yang salah paham. Bahkan para kyai mengadili secara khusus karena di kitab-kitab kuning tidak ada istilah demokrasi. Tapi Gus Dur bisa menjelaskan dengan cerdas dan bisa ditaati dan dapat dukungan para ulama seluruh Indonesia. Dengan demokrasi Alhamdulillah kita bisa menghirup udara kebebasan. Bayangkan kalau tidak ada demokrasi maka akan banyak pengajian di mana-mana akan dilarang. Pidato-pidato dibatasi. Itulah karya Gus Dur yang terbesar, yang bisa memberikan perubahan besar bagi bangsa ini," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Jimly Ashidiqie yang juga hadir di acara itu menegaskan, Gus Dur adalah bapak bangsa yang bukan hanya dimiliki oleh Nahdlatul Ulama (NU) atau umat Islam semata, tetapi menjadi milik bangsa Indonesia.

"Ya ini orang besar milik kita semua. Jadi bukan saja milik NU atau umat Islam, tetapi milik bangsa dan kemanusiaan," ujar Jimly.

Selain sambutan bernuansa politik, ada pula pembacaaan puisi, yang dilakukan oleh beberapa tokoh, antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan.

:Kematiannya ditangisi ratusan juta orang. Keranda nya diiringi oleh kumpulan manusia yang menjadi lautan. Pusaranya tak pernah sepi dari doa-doa yang dipanjatkan. Agama menjadi teladannya demi Indonesia. Karena agama, ia membela Pancasila. Dia adalah tokoh Islam dan juga idola pemeluk agama-agama lainnya," kata Zulkifli.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang lahir di desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada 4 Agustus 1940, menjabat Presiden RI ke-4 mulai 20 Oktober 1999 hingga 24 Juli 2001.

Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Ayahnya adalah tokoh pergerakan kemerdekaan yang disegani yaitu KH. Wahid Hasyim. Sementara kakek Gus Dur yaitu KH. Wahid Hasyim adalah pendiri NU dan sekaligus pesantren Tebu Ireng, Jombang.

Pada tahun 1984 Gus Dur terpilih secara aklamasi untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan itu kembali dikukuhkan pada muktamar ke-28 di pesantren Krapyak Yogyakarta tahun 1989 dan muktamar di Cipasung Jawa Barat tahun 1994.

Catatan karir politik Gus Dur diantaranya adalah mendirikan Forum Demokrasi bersama sejumlah aktivis pro demokrasi pada 1991. Tujuh tahun kemudian, tepatnya pada Juli 1998, Gus mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Jabatan ini dilepasnya ketika ia menjabat sebagai presiden ke-4 Indonesia.

Gus Dur yang dikenal terbuka dan apa adanya kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial selama menjadi presiden, seperti usul mencabut TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 tentang larangan Marxisme-Leninisme.

Ia juga menerbitkan dekrit presiden yang berisi pembubaran DPR, pengembalian mandat kepada rakyat melalui percepatan pemilu dan membubarkan Partai Golkar. Walhasil pada 23 Juli 2001 Ketua MPR Amin Rais ketika itu memutuskan untuk memakzulkan Gus Dur melalui Sidang Istimewa MPR dan menetapkan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai presiden kelima.

Delapan tahun kemudian Gus Dur wafat dalam usia 69 tahun di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta akibat komplikasi berbagai penyakit yang dideritanya. [aw/em]