PM Jepang Janji Lindungi Pulau-pulau Sengketa dari Tiongkok

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Ane (Foto: dok).

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berjanji mempertahankan pulau-pulau yang disengketakan dari serangan oleh Tiongkok, menyusul serangkaian konfrontasi di laut.
Perselisihan panjang mengenai kepemilikan kepulauan yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di Tiongkok, meningkat dalam beberapa bulan terakhir, karena Tiongkok berusaha menegaskan klaimnya atas wilayah luas yang membentang antara Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Kedua pihak sama-sama telah menerbangkan jet-jet tempur dan mengerahkan kapal-kapal patroli sementara ketegangan meningkat.

Pengawal pantai Jepang mencegat kapal nelayan Tiongkok dekat pulau Okinawa, Jepang selatan, dan menahan kapten kapal itu atas dugaan menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Jepang.

Pengawal pantai mengatakan kapal Tiongkok itu dihentikan sekitar 40 kilometer lepas pantai Pulau Miyaki, sekitar 150 kilometer dari kepulauan di Laut China Timur yang diklaim oleh Tiongkok, Jepang dan Taiwan. Pengawal pantai mengatakan kapal Tiongkok itu memiliki 13 awak.

Berbicara hari Sabtu (2/2) kepada pasukan Jepang yang ditempatkan di pulau Okinawa, Abe mengatakan ia akan mempertahankan wilayah darat, laut dan udara dengan segala cara. Ia tampaknya mengacu kepada pulau-pulau terkucil yang dikontrol Jepang tetapi diklaim oleh Tiongkok

Dalam politik nasional, Abe hari Sabtu juga bertemu Gubernur Okinawa Hirokazu Nakaima. Keduanya gagal mencapai kesepakatan tentang relokasi pangkalan udara Futenma bagi Korps Marinir Amerika di pulau tersebut.

Gubernur itu mengulangi tuntutan warga lokal agar pangkalan itu dipindahkan keluar pulau. Pangkalan itu terletak di daerah Ginowan yang padat penduduk, dan warga mengeluh mengenai kebisingan akibat jet-jet dan keselamatan warga yang tinggal disekitar fasilitas itu.

Abe mengatakan kepada Nakaima bahwa Futenma akan dipindahkan ke kawasan yang tidak terlalu padat penduduk, tetapi tetap di pulau Okinawa seperti tercantum dalam kesepakatan dengan Amerika tahun 2006.