Presiden Joko Widodo telah meyakinkan Norwegia, yang telah menjanjikan dana bantuan sampai US$1 miliar untuk membantu melestarikan hutan-hutan Indonesia, bahwa ia memiliki komitmen yang sama terhadap lingkungan hidup seperti pendahulunya, menurut Perdana Menteri Norwegia pada kantor berita Reuters.
Tak lama setelah menjabat Oktober lalu, Presiden Jokowi membubarkan lembaga independent Badan Pengelola Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, dan menggabungkannya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Hal itu menimbulkan keprihatinan dari para aktivis lingkungan hidup bahwa Indonesia mungkin mundur dari perjanjian iklim dengan Norwegia, yang ditandatangani pada 2010 oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami juga telah sedikit gelisah mengenai apakah pemerintahan yang baru akan maju dengan kecepatan yang sama dengan pemerintahan lama. Saya kira mereka sudah kembali ke jalurnya," ujar Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg, dalam wawancara Selasa malam (14/4) usai bertemu Presiden Jokowi di Jakarta.
Indonesia memberlakukan moratorium sementara penebangan hutan sebagai bagian dari perjanjian dengan Norwegia. Seorang pejabat pemerintah mengatakan awal bulan ini bahwa pemerintahan Jokowi akan memperpanjan larangan tersebut.
Berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia akan menerima pembayaran berdasarkan jumlah deforestasi yang berkurang. Namun kelompok-kelompok lingkungan hidup mengatakan penebangan hutan telah meningkat akibat ekspansi dalam pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
"Kita telah menjadi lebih realistis mengenai seberapa cepat hasil-hasil yang bisa dicapai," ujar Solberg, dengan menambahkan bahwa Indonesia perlu "perubahan budaya" agar berhasil mengekang deforestasi.