Perdana Menteri Papua Nugini pada Selasa (20/2) menyebut pembunuhan massal karena latar belakang kesukuan di dataran tinggi negara itu sebagai tindakan “terorisme domestik. Dia berjanji akan mengambil tindakan yang lebih keras untuk mengatasi meningkatnya “pelanggaran hukum.”
James Marape mengatakan kepada parlemen bahwa bentrokan antara pejuang suku yang bersaing dan menewaskan puluhan orang di dekat Desa Wapenamanda akan mendorong serangkaian reformasi untuk memerangi “terorisme domestik.”
Ketika warga ketakutan dengan gambar-gambar mengerikan dari mayat-mayat yang dibacok dan berlumuran darah yang bertumpuk di pinggir jalan, dan reputasi negaranya di dunia internasional yang hancur, Marape bersikeras bahwa pemerintahannya akan mengambil tindakan.
“Kami tahu bahwa ancaman nomor satu yang kami hadapi adalah pelanggaran hukum,” katanya kepada anggota parlemen.
Orang-orang membawa jenazah di samping kendaraan yang diparkir di pinggir jalan setelah penyergapan di Provinsi Enga, Papua Nugini, 19 Februari 2024. ( Foto: melalui Reuters)
“Pertumbuhan ekonomi dan segala sesuatu yang terjadi akan sia-sia tanpa keamanan,” ujar dia lagi.
Polisi, pemerintah dan pejabat setempat menyebutkan jumlah korban tewas dalam serangan itu antara 49 dan 64 orang – tetapi jumlah korban tampaknya akan meningkat, karena banyak mayat yang terus ditemukan di semak-semak di hutan sekitarnya.
Daerah itu sering dilanda konflik antar suku selama beberapa dekade, dan setiap serangan balas dendam atau penyergapan membawa siklus kekerasan baru.
Marape mendesak mereka yang memiliki hubungan kerabat dengan korban pertumpahan darah terbaru ini untuk tidak mengambil tindakan sendiri.
“Saya ingin menyerukan kepada generasi muda kita di luar sana, jangan sampai Anda pindah ke tanah suku lain,” ujarnya.
Seruan serupa dari pemerintahan sebelumnya, umumnya diabaikan.
BACA JUGA: Kekerasan Suku, 53 Meninggal di Papua NuginiMarape, yang berada di bawah tekanan setelah kerusuhan baru-baru ini di kota-kota besar, mengatakan undang-undang anti-terorisme baru akan segera diajukan ke parlemen.
Undang-undang tersebut akan mengkriminalisasi pendanaan teror dan hasutan, memberi polisi peningkatan wewenang pengawasan dan membentuk “zona kepolisian khusus” di seluruh dataran tinggi, menurut pejabat polisi.
Marape juga menolak seruan oposisi untuk memecat komisaris polisi negara tersebut.
“Kami telah mengganti komisaris polisi seperti halnya kami mengganti pakaian dalam,” katanya.
Dia menegaskan bahwa pergantian pemimpin polisi dalam beberapa tahun terakhir telah mengganggu stabilitas angkatan kepolisian. [lt/ns]