Perdana Menteri Prancis, Gabriel Attal mencoba meredakan ketegangan dengan petani pada Rabu (21/2), dengan menguraikan penerapan langkah-langkah yang diumumkan bulan ini dan menjanjikan undang-undang baru untuk menjamin pendapatan petani dengan lebih baik.
Attal menyampaikan pengumuman tersebut dalam pidatonya menjelang pameran perdagangan pertanian tahunan Salon de l'Agriculture akhir pekan ini.
Walaupun keluhan masyarakat lokal berbeda-beda, protes petani yang juga terjadi di negara-negara Eropa lainnya termasuk Belgia, Yunani dan Jerman telah mengungkapkan ketegangan mengenai dampak upaya Uni Eropa untuk melawan perubahan iklim pada sektor pertanian dan terbukanya pintu impor murah dari Ukraina untuk membantu upaya perang negara itu.
Di Prancis, sebagian besar petani menghentikan aksi protes selama berminggu-minggu termasuk pemblokiran jalan raya setelah pada 1 Februari Attal menjanjikan kebijakan baru. Namun, para petani mengatakan hasil panen mereka tidak dibayar dengan cukup dan terbebani oleh pajak, peraturan ramah lingkungan dan menghadapi persaingan tidak sehat dari luar negeri. Para petani telah menekan pemerintah untuk menunjukkan hasil pertama dari langkah darurat tersebut sebelum pameran perdagangan.
“Kami mendengar seruan para petani, kami membuat komitmen, kami menepatinya,” kata Attal kepada para wartawan.
Presiden Emmanuel Macron dan pemerintahannya mewaspadai meningkatnya dukungan petani pada kelompok sayap kanan menjelang pemilihan Parlemen Eropa pada bulan Juni.
Undang-undang Egalim yang baru, dirancang untuk menjamin harga yang adil di tingkat petani dan memperkuat posisi petani dalam negosiasi dengan pengecer dan pembuat barang konsumsi, akan siap pada musim panas, kata Attal.
UU Egalim mengatur keseimbangan hubungan komersial di sektor pertanian dan pangan serta pangan yang sehat, berkelanjutan, dan terjangkau oleh semua pihak.
UU ini bertujuan untuk memastikan sistem penetapan harga dimulai dari petani, meningkatkan indikator biaya produksi dan memastikan badan pembelian Eropa mematuhinya, katanya.
Kontrol atas penerapan UU Egalim saat ini menunjukkan dua badan pembelian Eropa tidak mematuhinya dan menghadapi sanksi puluhan juta euro, ujar Menteri Keuangan Bruno Le Maire.
Sumber-sumber pemerintah mengatakan anggaran untuk rencana bantuan pertanian tetap sebesar 400 juta euro atau 431,88 juta dolar AS, meskipun ada langkah-langkah baru. [lt/ns]