Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare berusaha meyakinkan negara-negara tetangganya bahwa perjanjian keamanan dengan China tidak akan berdampak pada "perdamaian dan harmoni" di wilayah tersebut.
Sogavare berpidato di parlemen negara itu, Rabu (20/4), beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele dan rekannya Menteri Luar Negeri China Wang Yi menandatangani pakta tersebut.
Ia meminta negara-negara tetangga regionalnya untuk menghormati kepentingan kedaulatan negaranya.
"Izinkan saya meyakinkan Anda, rakyat Kepulauan Solomon, bahwa kita menjalin perjanjian dengan China dengan mata yang terbuka lebar, dengan berpedoman pada kepentingan nasional kita," kata Sogavare.
Ia mengatakan akan mengirim Manele untuk meyakinkan negara-negara di kawasan itu bahwa perjanjian tersebut tentang "perdamaian dan kesejahteraan Kepulauan Solomon dan kawasan itu".
BACA JUGA: Kepulauan Solomon, Titik Pertikaian Baru dalam Geopolitik AS-ChinaSementara itu, AS akan mengirim dua pejabat tinggi ke Kepulauan Solomon menyusul kunjungan senator Australia pekan lalu karena kekhawatiran bahwa China dapat membangun kehadiran militer di negara kepulauan Pasifik Selatan itu.
Gedung Putih mengatakan, Senin bahwa akhir pekan ini, Kurt Campbell, koordinator Dewan Keamanan Nasional Indo-Pasifik, dan Daniel Kritenbrink, asisten menteri luar negeri untuk urusan Asia Timur dan Pasifik, akan memimpin delegasi pejabat pemerintah AS ke Kepulauan Solomon, dan juga akan mengunjungi Fiji dan Papua Nugini.
Sebuah rancangan perjanjian antara Solomon dan China, yang bocor secara online, mengatakan kapal perang China dapat berhenti di Kepulauan Solomon dan China dapat mengirim polisi dan angkatan bersenjatanya ke sana "untuk membantu menjaga ketertiban sosial".
BACA JUGA: China Tandatangani Perjanjian Keamanan dengan Kepulauan SolomonKepulauan Solomon telah berusaha untuk mengecilkan pentingnya arti perjanjian itu dan mengatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak akan menyebabkan China membangun pangkalan militer di sana, tetapi banyak negara tetangga dan negara-negara Barat tetap khawatir.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan perjanjian itu dapat mendestabilisasi Kepulauan Solomon dan akan menjadi preseden yang mengkhawatirkan bagi kawasan Pasifik yang lebih luas.
Kunjungan pejabat AS dilakukan setelah kunjungan ke Kepulauan Solomon pekan lalu oleh Senator Australia Zed Seselja, yang juga menjabat sebagai menteri pembangunan internasional dan Pasifik.
Pekan lalu, Seselja mengatakan ia bertemu dengan Sogavare dan memintanya untuk membatalkan perjanjian dengan China. [ab/uh]