Perdana Menteri baru Swedia, Ulf Kristersson, bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Selasa (8/11), dalam upaya untuk mendapatkan persetujuan Turki atas keinginan negaranya untuk bergabung dengan NATO.
Swedia dan Finlandia meninggalkan kebijakan nonaliansi militer yang selama ini diterapkannya dan mengajukan keanggotaan mereka dalam NATO setelah pasukan Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Kedua negara khawatir Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin menarget mereka berikutnya.
Tetapi Turki, yang bergabung dengan NATO pada tahun 1952, telah menunda untuk mendukung aplikasi mereka, menuduh Swedia dan pada tingkat yang lebih rendah Finlandia, mengabaikan masalah keamanan Ankara. Pemerintah Erdogan mendesak kedua negara untuk menindak individu yang dianggap teroris, termasuk pendukung Partai Pekerja Kurdistan yang dilarang dan orang-orang yang dicurigai mendalangi kudeta gagal 2016 di Turki.
Turki juga telah menyerukan pencabutan embargo senjata yang diberlakukan setelah serangan 2019 ke Suriah Utara untuk memerangi militan Kurdi. Swedia bulan lalu mengatakan akan mencabut embargo, sebuah langkah yang dipandang bertujuan untuk mendapatkan persetujuan Ankara.
Kristersson dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Erdogan di kompleks istana kepresidenan Turki setelah upacara penyambutan resmi.
Menjelang kunjungannya, Kristersson menulis di Facebook pada hari Senin bahwa “kami akan berbuat lebih banyak di Swedia melalui undang-undang baru yang memberikan peluang yang sama sekali baru untuk menghentikan partisipasi dalam organisasi-organisasi teroris.''
Swedia juga akan mendukung dana kontraterorisme NATO untuk mendukung kemampuan aliansi memerangi terorisme, tulis Kristersson.
Semua 30 negara anggota NATO harus secara resmi meratifikasi protokol aksesi bagi Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan aliansi. Hanya parlemen Turki dan Hongaria yang belum melakukannya.
Pekan lalu, Sekretaris Jenderal NATO melakukan perjalanan ke Turki dan mendesak negara itu untuk mengesampingkan keberatannya atas Finlandia dan Swedia, bersikeras bahwa negara-negara bertetangga di kawasan Nordik itu telah melakukan cukup banyak untuk mengatasi kekhawatiran Ankara.
Pejabat Turki mengatakan kedua negara itu akan bergabung hanya setelah tuntutan Turki, yang disepakati dalam nota bersama, dipenuhi. Memorandum 10 pasal itu diresmikan menjelang KTT NATO pada Juni setelah Turki mengancam selama berminggu-minggu untuk memveto aplikasi Swedia dan Finlandia. [ab/uh]