Komisi Anti-Korupsi Thailand dengan suara bulat memutuskan hari Kamis (8/5), ada cukup bukti untuk mendakwa PM Yingluck atas program subsidi beras yang kontroversial.
BANGKOK, THAILAND —
Komisi Pemberantasan Korupsi Thailand hari Kamis (8/5) mengatakan telah menemukan alasan bagi pemakzulan Yingluck Shinawatra, dengan mengatakan dia bertanggung-jawab atas kegagalan program pengadaan beras dengan membayar para petani dengan harga tetap.
Kasusnya kini diserahkan ke Senat. Jika dimakzulkan, Yingluck akan dilarang berpolitik selama lima tahun. Tapi para pengamat politik mengatakan ia mungkin memiliki cukup dukungan di dalam Senat untuk mencegah terkumpulnya tiga perlima suara yang dibutuhkan untuk pemakzulan.
KPK dengan suara bulat menyatakan Yingluck bersalah melakukan kelalaian sewaktu menjabat sebagai kepala Komite Kebijakan Beras Nasional. Dia dinilai gagal mengatasi korupsi dalam pemberian subsidi kepada petani. KPK masih menyelidiki apakah dia harus menghadapi tuduhan kriminal.
Putusan hari Kamis itu senada dengan vonis Mahkamah Konstitusi hari Rabu yang memerintahkan supaya dia dicopot dari jabatannya karena penggantian kepala keamanan nasional yang dianggap tidak pantas.
Bagi para pendukungnya, vonis pengadilan dan putusan komisi itu adalah bukti dari apa yang mereka sebut "kudeta lewat pengadilan” terhadap Yingluck dan infrastruktur politik keluarganya, yang telah memenangkan setiap pemilihan umum sejak tahun 2001.
Banyak orang di Thailand khawatir perjuangan berbulan-bulan antara faksi-faksi pro dan antipemerintah bisa bergulir menjadi kekerasan lebih lanjut jika kedua pihak tidak dapat mencapai konsensus.
Letnan Kolonel Polisi Kritsana Pattanacharoen, juru bicara Pusat Administrasi Perdamaian dan Ketertiban (CAPO), hari Kamis mencatat ada kekerasan baru di Bangkok sejak penggulingan perdana menteri hari Rabu.
Kritsana mengatakan, "CAPO ingin menegaskan kembali bahwa putusan pengadilan itu akan mengarah pada kekerasan seperti yang terlihat dari serangkaian insiden termasuk pelemparan granat M-79 yang menyasar Rumah Sakit Chulabhorn, beberapa kantor pusat bank umum dan juga kediaman hakim Mahkamah Konstitusi."
CAPO juga memperingatkan para pemimpin gerakan pro dan anti pemerintah agar jangan sampai terjadi kekerasan apapun sewaktu mereka berdemonstrasi di ibukota dalam beberapa hari ke depan.
Dalam beberapa bulan terakhir, demonstran propemerintah yang dikenal sebagai "kaos merah" sebagian besar telah meninggalkan ibu kota untuk menghindari konfrontasi langsung dengan kelompok-kelompok antipemerintah yang berkumpul di Bangkok. Para pengamat khawatir bahwa tindakan terhadap Yingluck dan para anggota partainya dapat mendorong para pendukungnya mengadakan demonstrasi yang lebih agresif di dekat ibukota, dan memicu bentrokan dengan lawan.
Dua tembakan dilaporkan dilepaskan ke arah demonstran antipemerintah ketika mereka mulai berpawai dari sebuah taman di Bangkok hari Kamis. Tidak ada yang cedera.
Kasusnya kini diserahkan ke Senat. Jika dimakzulkan, Yingluck akan dilarang berpolitik selama lima tahun. Tapi para pengamat politik mengatakan ia mungkin memiliki cukup dukungan di dalam Senat untuk mencegah terkumpulnya tiga perlima suara yang dibutuhkan untuk pemakzulan.
KPK dengan suara bulat menyatakan Yingluck bersalah melakukan kelalaian sewaktu menjabat sebagai kepala Komite Kebijakan Beras Nasional. Dia dinilai gagal mengatasi korupsi dalam pemberian subsidi kepada petani. KPK masih menyelidiki apakah dia harus menghadapi tuduhan kriminal.
Putusan hari Kamis itu senada dengan vonis Mahkamah Konstitusi hari Rabu yang memerintahkan supaya dia dicopot dari jabatannya karena penggantian kepala keamanan nasional yang dianggap tidak pantas.
Bagi para pendukungnya, vonis pengadilan dan putusan komisi itu adalah bukti dari apa yang mereka sebut "kudeta lewat pengadilan” terhadap Yingluck dan infrastruktur politik keluarganya, yang telah memenangkan setiap pemilihan umum sejak tahun 2001.
Banyak orang di Thailand khawatir perjuangan berbulan-bulan antara faksi-faksi pro dan antipemerintah bisa bergulir menjadi kekerasan lebih lanjut jika kedua pihak tidak dapat mencapai konsensus.
Letnan Kolonel Polisi Kritsana Pattanacharoen, juru bicara Pusat Administrasi Perdamaian dan Ketertiban (CAPO), hari Kamis mencatat ada kekerasan baru di Bangkok sejak penggulingan perdana menteri hari Rabu.
Kritsana mengatakan, "CAPO ingin menegaskan kembali bahwa putusan pengadilan itu akan mengarah pada kekerasan seperti yang terlihat dari serangkaian insiden termasuk pelemparan granat M-79 yang menyasar Rumah Sakit Chulabhorn, beberapa kantor pusat bank umum dan juga kediaman hakim Mahkamah Konstitusi."
CAPO juga memperingatkan para pemimpin gerakan pro dan anti pemerintah agar jangan sampai terjadi kekerasan apapun sewaktu mereka berdemonstrasi di ibukota dalam beberapa hari ke depan.
Dalam beberapa bulan terakhir, demonstran propemerintah yang dikenal sebagai "kaos merah" sebagian besar telah meninggalkan ibu kota untuk menghindari konfrontasi langsung dengan kelompok-kelompok antipemerintah yang berkumpul di Bangkok. Para pengamat khawatir bahwa tindakan terhadap Yingluck dan para anggota partainya dapat mendorong para pendukungnya mengadakan demonstrasi yang lebih agresif di dekat ibukota, dan memicu bentrokan dengan lawan.
Dua tembakan dilaporkan dilepaskan ke arah demonstran antipemerintah ketika mereka mulai berpawai dari sebuah taman di Bangkok hari Kamis. Tidak ada yang cedera.