Selang sepuluh hari setelah Gubernur Bali I Wayan Koster mengirimkan surat resmi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menolak kedatangan timnas Israel untuk bertanding di Bali dalam kompetisi Piala Dunia U20, Jumat (24/3), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengambil kebijakan serupa. Alasan kedua gubernur adalah untuk menggarisbawahi dukungan dan komitmen bagi kemerdekaan Palestina.
“Sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka, serta tetap menjaga kedamaian sosial-politik di dalam negeri Indonesia,” demikian petikan pernyataan Ganjar sebagaimana dilaporkan surat kabar Kompas pada Jumat (24/3).
Bali dan Jawa Tengah adalah dua dari enam provinsi yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia sebagai tempat pelaksanaan U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Empat provinsi lainnya adalah DKI Jakarta, Sumatra Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur.
BACA JUGA: Kontroversi Kedatangan Delegasi Israel di U-20: Mungkinkah Memisahkan Politik dan OlahragaSementara timnas Israel adalah satu dari lima wakil Eropa yang akan tampil di Piala Dunia U20 tahun 2023 ini. Empat negara lainnya adalah Prancis, Italia, Slovakia dan Inggris.
Selain kedua gubernur ini, sebelumnya Majelis Ulama Indonesia dan beberapa organisasi kemasyarakatan juga telah menyampaikan penolakan yang sama.
Pengamat: Rencana Kedatangan Timmas Israel Jadi Komoditas Politik
Diwawancarai VOA, pengamat hubungan internasional di Universitas Indonesia Broto Wardoyo mengakui rencana kehadiran tim nasional Isrel ke Indonesia akan menjadi isu politis karena terkait masalah Palestina. Namun menurutnya sedianya sikap membela Palestina ini dapat dilakukan dengan cara-cara lain yang dampaknya lebih signifikan.
"Jadi urusan kedatangan kontingen Israel ke Indonesia dalam rangka mengikuti pertandingan Piala Dunia U20, sebaiknya diletakkan dalam kerangka tersebut saja. Artinya kalau kita tidak menolak, itu menunjukkan kita tidak mendukung Palestina, nggak juga sebetulnya," kata Broto.
Broto menilai pihak Palestina sudah memahami bahwa dukungan Indonesia pada mereka tidak pernah diragukan, sebagaimana ditegaskan Duta Besar Palestina Untuk Indonesia Zuhair Al-Shun pekan lalu. Hal senada disampaikannya kembali ketika bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/3). Dalam keterangannya selepas pertemuan, Al-Shun kembali menyampaikan apresiasinya atas dukungan tak henti Indonesia pada perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaan.
Jika pemerintah kelak menolak kedatangan tim nasional Israel, besar kemungkinan akan dikenai konsekuensi dari FIFA karena Indonesia yang sudah berkomitmen menerima semua negara peserta Piala Dunia U20 tanpa terkecuali.
Broto menilai polemik kehadiran tim nasional Israel ke Indonesia itu lebih dikarenakan mulai menghangatnya situasi politik menjelang pilpres pada Februari 2024. Isu Palestina, ujarnya, selalu dipakai sebagai komoditas politik dalam negeri.
BACA JUGA: Rencana Kehadiran Tim Nasional Israel di U-20 Picu PolemikSelain kedua gubernur dan sejumlah organisasi kemasyarakatan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga telah secara terang-terangan menolak kedatangan timnas Israel. Ketua DPP PDI-P Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan, Hamka Haq, mengatakan mengambil langkah itu sesuai prinsip Sukarno, presiden pertama Indonesia.
"Bahwa Bung Karno tidak akan mengakui negara Israel sebelum memerdekakan Palestina. Sampai sekarang prinsip itu dipegang oleh negara kita, termasuk oleh masyarakat luas, khususnya umat Islam. Oleh karena itu, penolakan berdasarkan sejarah kita sendiri, tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar prinsip," ujar Hamka.
Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir semula enggan mengomentari penolakan dari banyak pihak atas rencana partisipasi tim nasional Israel dalam Piala Dunia U-20.
"Sudah disampaikan beberapa kali, tupoksi PSSI ini mempersiapan tim nasional, mempersiapkan secara teknis daripada penyelenggaraan (Piala Dunia U20). Tentu domain daripada politik luar negeri Indonesia ada di Kemenlu," ujar Erick.
Menurutnya, hal itu sudah diputuskan dalam rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait pelaksanaan Piala Dunia U20. [fw/em]