Polri: Kerusuhan Demo 22 Mei Sudah Direncanakan

Kepala Divisi Humas Polri Muhammad Iqbal mengatakan polisi telah menemukan sejumlah bukti yang mengindikasikan kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta sudah direncanakan.

Bukti tersebut antara lain ambulans salah satu partai yang penuh dengan batu dan alat, serta amplop yang berisi uang dari massa aksi yang rusuh. Kendati demikian, Iqbal tidak mau menyebutkan partai yang memiliki ambulans tersebut dan jumlah uang dalam amplop.

"Ada satu ambulans, saya tidak akan sebutkan ambulansnya itu ada partainya. Itu penuh dengan batu dan alat-alat sudah kami amankan. Dan ada juga setelah kami geledah, massa tersebut masih menyimpan berbagai amplop dan uangnya masih ada dan kita sita. Saat ini Polda Metro Jaya sedang mendalami hal tersebut," jelas Muhammad Iqbal saat menggelar konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi (kiri) dan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal (tengah) saat menggelar konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam pada Rabu, 22 Mei 2019. (Foto: Sasmito Madrim/VOA)

Iqbal menambahkan polisi masih mendalami informasi tentang adanya korban meninggal dan luka-luka pada aksi 22 Mei ini. Sementara untuk kerusakan barang akibat kerusuhan di Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Barat, polisi mencatat ada 25 mobil yang rusak dan terbakar. Dalam aksi ini, polisi menangkap 11 orang dari sekitar 200an orang yang diduga provokator.

Polisi juga menangkap 58 orang yang diduga provokator dalam demo di depan Bawaslu yang berujung rusuh sekitar pukul 23.00 WIB hingga 03.00 WIB dini hari. Menurut Iqbal, masyoritas massa aksi tersebut berasal dari luar Jakarta. Antara lain Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah.

Iqbal secara khusus menegaskan polisi tidak pernah menyerang masjid dan aparat yang bertugas tidak menggunakan peluru tajam. Menurutnya, polisi sudah mengantongi akun-akun yang menyebarkan informasi bohong tersebut.

"Brimob tidak pernah menyerang masjid. Rekan kami TNI juga tidak pernah menyerang masjid. Kedua banyak foto-foto, kebetulan anggota Brimob yang di-framing bahwa itu pasukan dari negeri seberang yang sipit-sipit. Tidak ada, kita bantah," imbuhnya.

Massa pendukung capres Prabowo Subianto menggotong seorang pria yang terluka dalam bentrokan dengan aparat kepolisian di Jakarta, 22 Mei 2019.

Dalam penjagaan aksi usai Pilpres 2019 ini, polisi juga mendapat bantuan dari TNI.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Sisriadi mengatakan, ada 12 ribu pasukan yang sudah bersama Polri menjaga demo. Namun, kata dia, TNI juga sudah menyiapkan 20 ribu pasukan tambahan dari berbagai kota di luar Jakarta.

Polri: Kerusuhan Demo 22 Mei Sudah Direncanakan

"Dua puluh ribu personel ini sumbernya dari satuan-satuan di luar lingkungan Jakarta. Ada yang datang dari Surabaya, Jawa Barat dan Jawa Tengah dari satuan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Mereka ini kami tempatkan di tempat-tempat yang mudah digerakkan," jelas Sisriadi.

Tuntutan Peserta Aksi

Pantauan VOA, peserta aksi yang berada di depan kantor Bawaslu Jakarta berasal dari berbagai wilayah Jakarta, Bekasi dan Surabaya. Mereka merasa tidak puas dengan hasil pilpres 2019 yang menurut mereka curang.

Massa pendukung capres Prabowo Subianto dalam aksi massa di luar gedung Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jakarta, 22 Mei 2019.

Salah satunya yaitu peserta aksi dari Surabaya, Jawa Timur, Debby Febrianti, yang menuntut ganti presiden. Ia beralasan Jokowi telah curang dan tidak peduli dengan kecurangan pemilu.

"Ganti Presiden, kita ingin mencari pemimpin yang amanah, jujur, tidak curang dan takut kepada Allah," tutur Debby.

Tidak jauh berbeda dengan Buhkori, warga Bekasi, Jawa Barat yang turut aksi karena merasa pelaksanaan Pilpres 2019 curang. Karena itu, ujarnya, kecurangan tersebut perlu diperbaiki dan mendesak pihak terkait melalui aksi ini.

"Kita masyarakat awam yang tidak tahu politik. Cuma pandangan kita melihat bahwa tidak ada keadilan dalam politik ini dan banyak yang dipertontonkan melalui media sosial tentang kecurangan politik. Entah itu dari mana, cuma yang pasti ada kecurangan dan harus diluruskan dengan kebenaran," jelas Bukhori.[sm/em]