Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, Senin (11/1), membela kepemimpinan di Badan Media Global Amerika dari kritikan bahwa CEO Badan Media Global AS (U.S. Agency for Global Media/USAGM) mengubah jaringan pemberitaan itu menjadi alat propaganda.
Dalam pidato yang disampaikan di kantor pusat Voice of America, salah satu dari media jaringan USAGM, Menlu yang akan segera menyelesaikan masa tugasnya itu, mengatakan pemerintahan Trump ingin melakukan “reorientasi” misi VOA dan melakukan “depolitisasi atas apa yang terjadi di sini.”
Pompeo adalah pejabat paling senior dalam pemerintahan Trump yang secara terbuka membela USAGM setelah politisi dari Partai Republik dan dari Partai Demokrat di Kongres, analis media, dan wartawan independen mengkritik sejumlah langkah yang diambil Michael Pack, orang pilihan Trump untuk memimpin badan itu.
BACA JUGA: CEO USAGM Angkat Pejabat Baru Untuk RFE dan OCBPompeo mengulangi sejumlah klaim yang dinyatakan oleh Pack bahwa VOA sudah gagal dalam menangani kekhawatiran mengenai keamanan dan sudah melenceng dari misinya.
Dia menyatakan kepada para hadirin bahwa memang kesalahan harus diakui. Namun, “Ini bukan ‘Perbuatan Buruk Amerika’, memfokuskan pada hal-hal yang salah dengan negara kita yang hebat ini. Ini bukan tempatnya untuk memberi platform bagi rezim otoriter di Beijing dan di Teheran.”
Untuk mendukung Pack, yang seorang mantan sutradara konservatif, Pompeo mengatakan kepada para hadirin dan para pendengar yang mendengarkan siaran langsung, “Ada fajar baru di Voice of America.”
BACA JUGA: Ketua Komite DPR AS Sebut Pejabat USAGM Melanggar ‘Firewall’Dia juga memuji kerja para wartawan di jaringan itu karena menyajikan berita berita independen bagi mereka yang tinggal di negara-negara dengan rezim otoriter.
Usai pidato Pompeo, direktur baru VOA, Robert Reilly menggelar bincang-bincang singkat dengan Pompeo mengenai USAGM, misinya, dan berbagai peristiwa dalam berita. Namun dia tidak memanfaatkan pertanyaan- pertanyaan topik berita yang sebelumnya disiapkan oleh para jurnalis dari jaringan yang diawasinya. Dia juga tidak menanyakan kepada Pompeo mengenai upaya pemberontakan fatal di Gedung Capitol pada minggu lalu. Insiden itu menyajikan gambar-gambar mengejutkan dari simbol demokrasi Amerika yang disaksikan di seluruh dunia.
CEO USAGM Michael Pack, 19 September 2019.
Para jurnalis dari jaringan itu yang menghadiri acara tersebut bahkan mencoba untuk meneriakkan sejumlah pertanyaan setelah tanya jawab selesai, tetapi diabaikan Pompeo. Badan itu mengatakan pihaknya tidak mengizinkan reporter dari luar untuk menghadiri acara tersebut karena keterbatasan tempat sesuai protokol keselamatan terkait virus corona.
Sejak bergabung dengan USAGM pada Juni lalu, Pack sudah dikritik karena berbagai tindakannya, termasuk pemecatan kepala Radio Free Asia, Radio Free Europe/Radio Liberty, dan Middle East Broadcasting Network. Ia juga menunjuk sejumlah anggota dewan direktur baru dan penugasan kembali editor standar VOA, Steve Springer. Direktur VOA Amanda Bennet dan wakilnya Sandy Sugawara mundur sebelum Pack datang.
Sebuah pengadilan distrik AS pada November melarang Pack dan para pembantunya untuk ikut campur langsung dalam independensi editorial VOA sampai gugatan terhadap dugaan pelanggaran, diselesaikan.
BACA JUGA: Pengadilan AS Keluarkan Penetapan Sementara, Larang USAGM Campuri Editorial VOAPompeo mengulangi pernyataan dari Pack bahwa tindakan-tindakan itu dibutuhkan untuk memperbaiki masalah-masalah keamanan di badan tersebut. Dia juga membenarkan langkah kepala eksekutif untuk mengakhiri “persetujuan otomatis visa J-1 bagi warga negara asing.”
Pada Juni, USAGM mengumumkan memberlakukan kajian kasus-per-kasus untuk izin khusus bagi wartawan internasional. Langkah itu mengakibatkan beberapa jurnalis kehilangan pekerjaan dan izin tinggal di AS setelah Pack gagal memperpanjang permohonan.
Dengan 47 layanan bahasa, VOA mengandalkan ketrampilan para jurnalis, tidak hanya Bahasa, tetapi juga pengetahuan mereka mengenai kawasan yang mereka liput. Ketika mempekerjakan seorang jurnalis dengan visa J-1, VOA harus membuktikan bahwa tidak ada kandidat warga AS yang bisa melakukan pekerjaan tersebut.
Para legislator Amerika dan sejumlah organisasi HAM, termasuk Reporters Committee for Freedom of the Press (Komite Reporter untuk Kebebasan Pers), mengecam keputusan Pack untuk tidak memperpanjang visa J-1. Mereka menekankan kebijakan tersebut menyebabkan para jurnalis asing dalam risiko bahaya, jika mereka dipaksa untuk kembali ke negara-negara yang bermusuhan.
Dalam pidatonya, Pompeo mengkritik kelompok jurnalis di jaringan pemberitaan itu yang mengatakan pidatonya seharusnya tidak disiarkan secara langsung.
Sebuah surat, yang dikirim atas nama para pelapor tindak pidana (whistleblower) oleh Proyek Akuntabilitas Pemerintah (GAP), mengatakan menyiarkan pidato secara langsung adalah pelanggaran terhadap hukum, aturan, dan kebijakan VOA.
“Pidato oleh Menlu yang akan habis masa jabatannya, yang disiarkan secara langsung, mengenai topik-topik yang sudah diulasnya secara luas harus diliat apa adanya: pemanfaatan VOA untuk menyebarkan propaganda politik di hari-hari akhir pemerintahan Trump,” menurut surat itu.
Pompeo menyamakan surat itu dengan “penyensoran, wokeness, dan kebenaran politik” dan cancel culture di media sosial dan di kampus-kampus universitas, di mana kelompok-kelompok yang menyuarakan pendapat ekstrem atau intoleran tidak diberi tempat.
Wokeness secara umum diartikan sebagai kesadaran atas hal-hal yang terjadi di masyarakat, terutama berkaitan dengan isu rasial dan keadilan sosial. Cancel culture adalah budaya untuk memboikot seseorang atau menghilangkan pengaruh orang tersebut di media sosial.
BACA JUGA: Tak Dapat Pembaruan Visa AS, Jurnalis VOA Kembali ke Indonesia“Semuanya mengarah ke satu arah - otoritarianisme terselubung sebagai kebenaran moral,” kata Pompeo.
David Seide, pengacara senior GAP, mempertanyakan pandangan Pompeo. Dia mengatakan VOA, “Ini bukan tentang penyensoran atau woke-ism. Ini tentang mematuhi hukum.”
“Tuduhan bahwa karyawan VOA mencoba menyensor pidato Menlu adalah menggelikan. Kekhawatiran yang disuarakan ditujukan pada jantung independensi editorial,” kata Seide, yang mengirim surat itu kepada Pack atas nama sebuah kelompok whistleblower yang dilindungi.
Bruce Brown, direktur eksekutif RCFP, juga menyuarakan pandangan yang sama. Ia mengatakan “otonomi editorial tidak boleh dilanggar untuk satu kepentingan negara apa pun, termasuk negara kita.”
Pidato Pompeo muncul kurang dari seminggu sebelum pemerintahan baru mengambil alih. Dalam kampanye pemilihan, seorang juru bicara untuk Joe Biden, yang saat itu masih calon presiden, mengatakan jika terpilih, Biden akan mencopot Pack dari jabatannya. [ft/ah]