Pompeo Desak Kebijakan Trump Terkait China Dilanjutkan

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, Senin (11/1), mengungkapkan harapan bahwa kebijakan AS terhadap China di bawah pemerintahan Joe Biden akan tetap berfokus pada Beijing sebagai ancaman terbesar bagi AS.

Presiden Donald Trump “secara tepat mengidentifikasi ini ketika ia mulai berkampanye pada 2015 sebagai ancaman tunggal terhadap sentralitas pemikiran Barat di dunia,” kata Pompeo, berbicara kepada staf dan jurnalis Badan Media Global AS (USAGM), lembaga penyiaran yang didanai pembayar pajak AS.

"Partai Komunis China memiliki niat yang jelas untuk mewujudkan dominasi berdasarkan hegemoni," kata Pompeo sewaktu menanggapi pertanyaan yang diajukan setelah usai menyampaikan pidato yang disiapkan oleh Robert Reilly, direktur Voice of America, salah satu entitas di bawah payung USAGM. “Kami memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada rakyat Amerika, dan, terus terang, kepada orang-orang di seluruh dunia yang mencintai kebebasan, untuk memastikan bahwa itu bukanlah dunia di mana anak dan cucu kita tinggal.”

Sejak Biden memenangkan pemilihan presiden 3 November, pemerintahan Trump terlibat dalam apa yang disebut Reilly sebagai "kesibukan" terkait China.

Pompeo berbicara mengenai perbedaan antara sistem AS dan China. Menurutnya, sistem AS berbasis pada aturan yang menghormati hak kepemilikan dan martabat manusia, sementara sistem China justru mengancam hal-hal itu.

“Saya kira kita memiliki konsensus mengenai hal itu. Saya telah bekerjasama dengan Partai Demokrat dalam banyak isu penting seperti Hong Kong, Uyghur di Xinjiang dan kekejaman yang terjadi di sana. Jadi saya berharap kebijakan AS akan tetap sama,” katanya.

Pada November 2019, Trump menandatangani Undang-Undang HAM dan Demokrasi yang mendukung para pengunjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong. Pada 30 Juni lalu, dengan alasan pandemi virus corona, Tiongkok memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong, yang melarang tindakan pemisahan diri, subversi, kolusi asing, dan terorisme. Berbagai hukuman termasuk penjara seumur hidup dimungkinkan meski melalui persidangan tertutup dan ekstradisi ke China daratan.

Juga pada bulan Juni, Trump menandatangani Undang-Undang Kebijakan HAM Uyghur yang mewajibkan seluruh entitas pemerintah AS melaporkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh China terhadap Uyghur, sebuah kelompok etnis Muslim, di Xinjiang.

Pada akhir pekan lalu, Pompeo menghapus pembatasan diplomatik pada kontak diplomasi tingkat tinggi dengan Taiwan, sebuah pulau demokratis dan berpemerintahan sendiri yang diklaim oleh China sebagai wilayahnya sendiri. Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengatakan China menentang langkah Pompeo itu dan dengan tegas akan melawan upaya untuk menyabotase kepentingan-kepentingan China, menurut laporan Reuters.

Pada hari Minggu, pemerintah AS Bersama dengan Kanada, Inggris dan Australia dalam mengutuk penangkapan puluhan aktivis pro-demokrasi Rabu pekan lalu di Hong Kong. Pompeo mengatakan Washington kemungkinan akan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang terlibat dalam penangkapan itu dan akan mengirim duta besar AS untuk PBB ke Taiwan.

Anthony Blinken, yang merupakan calon Biden untuk menggantikan Pompeo sebagai menteri luar negeri, mengunggah pernyataan di Twitter yang menyebutkan bahwa "penangkapan besar-besaran demonstran pro-demokrasi adalah serangan terhadap mereka yang berani mendukung hak-hak universal. Pemerintahan Biden-Harris akan mendukung rakyat Hong Kong dan menentang tindakan keras Beijing terhadap demokrasi. "

China mengatakan AS akan membayar "harga yang mahal untuk tindakannya yang keliru". Pernyataan itu merujuk pada kunjungan Kelly Craft, duta besar AS untuk PBB ke Taiwan yang ditujukan utuk “menegaskan dukungan pemerintah AS yang kuat dan berkelanjutan bagi Taiwan sebagai sebuah kawasan internasional.”

“Ini bukan tindakan tergesa-gesa. Ini merupakan upaya yang benar-benar dipertimbangkan, dan ini merupakan bagian penting dari strategi yang telah kami gelar untuk melindungi dan melestarikan kebebasan Amerika, dari tantangan yang dihadirkan Partai Komunis China, " kata Pompeo, yang pernah menjabat direktur Central Intelligence Agency (CIA). "Tidak peduli apa yang mereka katakan, kita tidak boleh percaya begitu saja dan harus memverifikasinya," katanya.

Pompeo juga menggambarkan perilaku China yang sering mengingkari komitmen yang dibuatnya di panggung internasional. “Partai Komunis China membuat janji kepada rakyat Hong Kong dan mereka mengabaikannya. Partai Komunis China memiliki komitmen terkait Taiwan, tapi apa yang kemudian terjadi. Kami perlu meminta pertanggungjawaban semua pihak atas komitmen yang mereka buat. Partai Komunis China telah berjanji kepada Presiden Obama bahwa mereka tidak akan mempersenjatai pulau-pulau di Laut China Selatan namun kemudian mereka malah melakukannya tanpa terkena sanksi sama sekali, ” kata lulusan Akademi Militer Amerika Serikat (USMA), yang juga dikenal. sebagai West Point.

Pompeo mengatakan Trump telah memberlakukan tarif pada barang-barang China, dan mencoba menghentikan pencurian kekayaan intelektual yang bisa mengakibatkan hilangnya puluhan juta pekerjaan di Amerika Serikat. “Mereka akan mencuri informasi kita, membawanya ke China, membangunnya, dan kemudian menempatkan hasil produksinya di Amerika Serikat, ” katanya.

Mantan anggota Kongres asal Kansas itu juga membahas pandemi virus corona global, yang diyakini secara luas berasal dari Wuhan, Cina. “Mari bahas masalah virus Wuhan. … Saya tahu Partai Komunis China sekarang mengizinkan Organisasi Kesehatan Dunia untuk masuk dan mencari tahu di mana semua ini dimulai, tetapi butuh waktu berbulan-bulan untuk menadapatkan izin itu. … Kita masih belum memiliki akses ke informasi penting tentang bagaimana virus mulai merebak. Ini penting bagi kesehatan dan keselamatan dan untuk memastikan bahwa hal seperti ini tidak terjadi lagi di China."

Beberapa bulan sebelum wabah virus corona merebak, pemerintahan Trump memangkas lebih dari dua pertiga jumlah staf di kantor Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS di Beijing, menurut Reuters.

CDC, yang telah bekerja di China selama tiga dekade, memberikan bantuan kesehatan masyarakat kepada negara-negara di seluruh dunia dan bekerja dengan negara-negara itu untuk membantu menghentikan penyebaran penyakit menular secara global. Pemerintah juga menutup kantor Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) di Beijing, program bantuan global yang berperan membantu China memantau dan menanggapi wabah. Sebelum penutupan, masing-masing kantor dikelola oleh seorang pejabat AS. Selain itu, Departemen Pertanian AS (USDA) memindahkan pengelola program pemantauan penyakit hewan dari Tiongkok pada tahun 2018.

Para ilmuwan percaya virus korona yang menyebabkan COVID-19 diyakini berasal dari kelelawar dan pindah ke inang manusia di China. [ab/aa]