Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika mengumumkan rencana untuk mengubah undang-undang pemilu negara itu dan mengubah undang-undang dasar sementara ia menghadapi tekanan yang meningkat dari gerakan pro-demokrasi di negara itu.
Dalam pidato televisi hari Jumat, Bouteflika mengatakan ia akan mengambil langkah untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil, untuk memperkuat keadaan demokrasi.
Ia juga mengatakan ia akan membentuk komite pakar dan mengusulkan perubahan undang-undang dasar yang katanya “sesuai dengan nilai-nilai dasar masyarakat kita.” Reformasi itu masih harus disetujui oleh parlemen atau referendum.
Dalam beberapa bulan ini, demonstran Aljazair menuntut reformasi demokrasi. Sebagai konsesi kepada oposisi, Presiden Bouteflika mencabut keadaan darurat yang sudah berlaku 19-tahun, bulan Februari.
Hari Selasa, ribuan demonstran – sebagian besar mahasiswa – berbaris menuju istana presiden di Aljiers. Laporan berita mengatakan sebagian menuntut peletakan jabatan menteri pendidikan sementara lainnya meneriakkan semboyan anti-pemerintah.