Presiden Jokowi Undang Relawan Aceh, Bahas Pembangunan Ekonomi Daerah

  • Budi Nahaba

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta (Foto: dok).

Presiden Joko Widodo Senin malam (9/3) memimpin pertemuan terbatas dengan tim relawan Jokowi-JK di provinsi Aceh. Pertemuan membahas berbagai persoalan terkait upaya percepatan pembangunan ekonomi di Aceh.

Anggota parlemen dan pelaku bisnis regional mendesak Presiden Jokowi segera merampungkan berbagai aspek legal yang menjadi tugas pemerintah pusat kepada Aceh, diantaranya terkait bagi hasil minyak dan gas (migas) dan peraturan mengenai batas wilayah ekplorasi sumber daya maritim dan investasi lainnya bagi Aceh.

Salah seorang relawan yang memenuhi undangan presiden, TM Zulfikar dari lembaga Aceh Center sebuah konsorsium global untuk pembangunan Aceh lestari berkelanjutan mengatakan, beberapa pemuda dan tokoh kunci yang diundang presiden, menyampaikan gagasan dan masukan kepada presiden, terutama terkait proses pembangunan di Aceh multiaspek.

“Kita komunikasikan juga multiaspek agar presiden memprioritaskan pembangunan di Aceh, memastikan kegiatan pemerintah benar mengadopsi aspirasi dari bawah, itu semangat yang muncul dari pertemuan dengan presiden semalam dan mudahan kita bisa kawal bersama. Presiden memberikan harapan dan cukup komit untuk kegiatan pembanguan Aceh,” kata TM Zulfikar.

Zulfikar mengatakan, presiden menjadwalkan secara reguler untuk kembali ke Aceh dan memastikan sekaligusmemantau dan memberi perhatian khusus jalannya seluruh proses pembangunan di provinsi Aceh.

Pelabuhan Malahayati oleh Presiden Jokowi ditetapkan sebagai salah satu pelabuhan ekspor yang masuk program pengembangan poros maritim nasional (Foto: VOA/Budi Nahaba)

Anggota Parlemen Aceh Komisi Luar Negeri Bardan Sahidi mengatakan, secara umum gagasan presiden Jokowi untuk Aceh cukup baik, terutama terkait pembangunan dan pengembangan infrastruktur primer dan prioritas, baikfasilitas pelabuhan laut, Bandar udara ,fasilitas bendungan dan irigasi guna memperkuat sektor pertanian, ketahanan pangan dan energi nasional.

"Yang ingin kita sampaikan, Presiden agar berkomitmen menuntaskan aspek regulasi, berbagai turunan peraturan presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah dan Undang Undang, termasuk pengesahan peraturan bagi hasil minyak dan gas (migas), serta peraturan batas wilayah Aceh terkait wewenang Aceh melakukan eksplorasi sumber daya alam di darat dan laut,” jelas Bardan Sahidi.

Bardan mengatakan, program kerja Presiden agar perlu direspon lebih konkrit oleh pejabat pelaksana dibawahnya terutama para menteri kabinet kerja, pejabat pusat dan daerah, baik dalam hal pemenuhan aspek regulasi, kendala-kendala teknis serta pengawasan yang lebih komprehensif terhadap proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara dan daerah.

Praktisi bisnis regional Aceh, Gading Hamonangan mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh lebih bersatu demi mewujudkan kesejahteraan dan percepatanpembangunan di Aceh. Gading menambahkan, stabilitas regional (Aceh) yang kondusif menjadi salah satu syarat peningkatan ekonomi dan investasi.

Usahawan muda Hijrah Saputra optimistis lawatan presiden ke Aceh akan mendorong berbagai potensi pariwisata dan ekonomi kreatif lebih berkembang di Aceh, terutama wilayah pariwisata prioritas seperti Aceh Tengah, kawasan pantai barat Aceh, terutama bagi kawasan pelabuhan bebas Sabang .

“Kita juga kembangkan gampong (desa) sadar wisata, kita kembangkan UMKM konsep Presiden Jokowi melalui program Yayasan Kota Kita, untuk pengembangan ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) , kita akan kembangkan di Sabang juga. Program yang sudah jalan hanya di baru di Solo. Sabang mencontoh kebijkan beliau di Solo dengan melibatkan lebih besar partisipasi warga (komunitas),” kata Hijrah Saputra.

Sebagai salah seorang duta wisata Aceh, Hijrah Saputra dijadwalkan memimpin delegasi pemuda Aceh bertolak keliling negara-negara di Asia dan Eropa, guna menggalang kemitraan pemuda dalam mengembangkan ekonomi kreatif, kerja sama pariwisata yang diselaraskan dengan program konservasi nasional dan internasional.

Pemuda pelopor untuk Thalasemia Indonesia, Yayan Zamzami berharap kunjungan kerja presiden ke Aceh lebih memotivasi kalangan pemangku kebijakan (pejabat) dan sektor swasta dalam membantu memperkuat program yang erat kaitannya dengansektor pendidikan, kesehatan serta penanganan masalah-masalah sosial serta penanggulangan kebencanaan.

“Untuk program kemanusiaan, kita berharap presiden memberi kebijakan yang lebih menyentuh masyarakat. Salah satunya kemudahan bidang kesehatan dan layanan kesehatan bagi warga penderita penyakit berat dan berbiaya mahal,” kata Yayan Zamzani.

Media jaringan lokal di Aceh Utara melaporkan, berbicara Senin (9/3) saat peresmian bendungan Krueng Keuruto di Aceh Utara, Presiden Jokowi berkomitmen mendukung sepenuhnya percepatan pembangunan di Aceh, baik sektor pertanian, perkebunan, transportasi serta pengembangan energi baru terbarukan di Aceh (panas bumi dan PLTA).

Sebelum bertolak kembali ke Jakarta, Selasa sore (10/3), kunjungan kerja hari kedua di Aceh, Presiden Jokowi di dampingi Gubernur Aceh Dr Zaini Abdullah bertolak ke Sabang Pulau Weh, menyaksikan dari dekat proses pembangunan fasilitas dermaga pelabuhan internasional Sabang, kegiatan pembangunan waduk Paya Seunara dan mengunjungi sejumlah tempat wisata, terutama di titik Nol Kilometer. Di Sabang Presiden Jokowi meluncurkan logo HUT RI ke-70.

Beberapa analis mengatakan, sebagai salah satu provinsi dengan anggaran pembangunan berlimpah, mencapai Rp 13 Trilyiun per tahun.Aceh sampai saat inidinilai masih belum bangkit secara ekonomi. Aceh masihmenghadapi banyak tantangan, terutama pasca kegiatan pemulihan Aceh oleh konsorsium negara donor lima tahun silam (2005-2009).

Pascatsunami, Aceh hingga saat ini masih menghadapi masalah-masalah ketenagakerjaan. Sementara, pertumbuhan ekonomi dan investasi yang ditopang oleh industribesar seperti migas, industri gula dan pupuk kimia yang pernah ada berhenti berproduksi.

Menurut beberapa praktisi, dalam hal percepatan pertumbuhan ekonomi, Aceh perlu lebih fokus , salah satunya memperkuat fasilitas pelabuhan ekspor dan Bandar udara yang terintegrasi antar wilayah. Aceh dinilai akan lebih siap menyongsong era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Analis mengatakan, dengan letak cukup strategis di tubir Selat Malaka , fasilitas pelabuhan laut yang baik dinilai akan membuat Aceh lebih terhubung dengan jalur perdagangan antar provinsi, antar kawasan ASEAN dan dunia.