Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan seruan Perdana Menteri Israel Yair Lapid untuk solusi dua negara adalah "perkembangan positif.” Namun hal tersebut hanya dapat dibuktikan melalui negosiasi.
“Ujian sebenarnya dari kredibilitas dan keseriusan sikap ini adalah pemerintah Israel segera kembali ke meja perundingan,” katanya kepada Sidang Umum PBB, dalam pidato yang sebagian besar mengecam pendudukan Israel atas wilayah Palestina.
Israel merebut Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza dalam perang Timur Tengah 1967. Perundingan damai Israel-Palestina yang disponsori Amerika Serikat gagal pada 2014.
Upaya untuk mencapai kesepakatan dua negara, yang melibatkan negara Israel dan Palestina yang berdampingan, telah lama terhenti.
BACA JUGA: Pidato di PBB, PM Israel Dukung Solusi Dua Negara dengan Palestina"Kepercayaan kami dalam mencapai perdamaian berdasarkan keadilan dan hukum internasional sayangnya memudar karena kebijakan pendudukan Israel," kata Abbas, menyebut Israel sebagai "rezim apartheid."
Palestina dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan Israel telah memperkuat kendalinya atas wilayah Palestina. Wilayah tersebut diduduki Tel Aviv melalui kekuasaan militernya dalam menghadapi jutaan warga Palestina dan dengan pembangunan pemukiman yang masif. Beberapa pihak meragukan apakah solusi dua negara tetap layak sebagai hasilnya.
"Israel tidak meninggalkan kami tanah di mana kami dapat mendirikan negara merdeka kami karena ekspansi pemukiman (yang dilakukan) dengan panik," kata Abbas. "Di mana orang-orang kita akan hidup dalam kebebasan dan martabat?"
BACA JUGA: Pasukan Israel Tewaskan Militan Palestina di Tepi BaratDuta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan dalam sebuah cuitan pada Jumat (23/9) bahwa Palestinalah yang telah menolak rencana perdamaian di masa lalu.
Penyebutan Lapid tentang formula dua negara adalah pertama kalinya dilakukan oleh seorang pemimpin Israel di panggung PBB.
Abbas mengatakan bahwa sementara pemerintah Barat mendukung formula dua negara, mereka sebenarnya telah menghalangi pengimplementasiannya dengan tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan dengan melindungi Israel dari pertanggungjawaban.
Abbas meminta PBB untuk mengakui keanggotaan penuh negara Palestina dan menyusun rencana untuk mengakhiri pendudukan Israel. [ah]