Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, memerintahkan Jaksa Agung untuk memeriksa kembali legalitas 32 kasus pidana, termasuk kasus mantan raja minyak Mikail Khodorkovsky dan mitranya usahanya Platon Labedev, Senin (5/3)
Medvedev juga meminta kepada Kementerian Kehakiman untuk menjelaskan mengapa kementerian itu tidak mau mendaftarkan Partai Kebebasan Rakyat, yang dipimpin oleh beberapa tokoh terkemuka oposisi.
Permohonan itu diajukan setelah pertemuan bulan lalu, dimana para tokoh oposisi mengajukan kepada presiden daftar 32 orang yang mereka anggap sebagai tahanan politik.
Seorang aktivis organisasi hak azasi Rusia, Moskow Helsinki Group, menggambarkan perintah Medvedev itu perbuatan yang berpura-pura.
Para analist mengatakan tindakan Medvedev itu mungkin dimaksudkan untuk meredakan protes.