Pada pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2024 nanti, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat nomor urut 1. PKB berharap nomor urut itu bisa jadi penanda baik. Musababnya, meski menjadi organisasi politik warga Nahdliyin, PKB tak serta-merta menuai sukses dalam memenangkan pemilu.
Sejak berdiri pada 1998, prestasi tertinggi PKB adalah masuk tiga besar perolehan suara terbanyak dalam pemilu 1999 dan 2004. Selebihnya, suara Nahdliyin belum mampu mendongkrak perolehan suara PKB. Prestasi paling tinggi PKB adalah peringkat ketiga pada pemilu 1999, pemilu perdana yang diikuti PKB.
Dalam pilpres, mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, salah satu pendiri PKB, memang berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun, beliau dipilih secara tidak langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilu 1999.
BACA JUGA: KPU Tetapkan 3 Pasangan Capres/Cawapres Pilpres 2024Pemilu kali ini, PKB berharap bisa memperbaiki prestasi dengan terpilihnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab dipanggil Cak Imin menjadi calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Anies Baswedan, calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan.
Partai politik yang terbilang ‘muda’ ini sebenarnya punya sejarah keterlibatan politik yang panjang, terutama dengan sepak-terjang pendiri PKB, mendiang Gus Dur. Tokoh santri pertama yang menjadi Presiden RI itu punya banyak warisan yang membentuk PKB saat ini. Yuk, simak perjalanan PKB.
Partai politik era reformasi
Era reformasi yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 menjadi awal kelahiran banyak partai politik, termasuk PKB.
Dikutip dari laman resmi Pkb.id, pada saat itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air untuk membentuk partai politik. PBNU menanggapi usulan itu dengan hati-hati. Pasalnya, Muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur memutuskan NU secara organisasi tidak terkait partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.
Para pendukung mantan presiden Abdurrahman Wahid dalam kampanye Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Maret 2004. (Foto: UGLU/AFP)
Namun, desakan untuk membentuk partai politik sebagai wadah politik warga NU makin menguat. Akhirnya, PBNU luluh juga. Pada 3 Juni 1998, PBNU membentuk Tim Lima yang menyusun rancangan awal pembentukan parpol.
Setelah serangkaian pembahasan, para kiai NU – antara lain Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Mustofa Bisri, Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, dan A Muhith Muzadi – mendeklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada 23 Juli 1998.
Mengutip Museum Kepresidenan, pada November 1998, Gus Dur bersama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati, Amien Rais, dan Sultan Hamengkubuwono X menyatakan komitmen untuk reformasi. Saat itu, Amien baru saja mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN).
Pada Februari 1999, PKB resmi menyatakan Gus Dur sebagai calon presiden dalam pilpres, hampir satu tahun setelah deklarasi partai dan kemudian terpilih menjadi Presiden RI keempat.
Nasionalis Religius, Lintas Golongan
Meski berbasis Islam, PKB mengidentifikasi sebagai partai nasionalis religius. Oleh sebab itu, sejak awal pendirian, PKB selalu menyatakan sebagai partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan.
BACA JUGA: Magnet NU di Pemilihan Presiden 2024Ideologi PKB memang tak lepas dari pengaruh NU yang memegang empat prinsip dasar yaitu tawassuth atau moderat, tawazun atau seimbang, tasamuh atau toleran, dan I’itidal atau adil.
Prinsip dasar NU yang lebih moderat dan inklusif itu adalah warisan modernisasi dari Gus Dur saat memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia pada era 1980an. Dikutip dari Museum Kepresidenan, pada 1983, Gus Dur menjadi bagian kelompok yang menyiapkan respons NU terhadap langkah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara.
Selama empat bulan, Gus Dur menelaah Quran dan Sunnah untuk menjadi pembenaran dan akhirnya menyimpulkan bahwa NU bisa menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara. Tak heran, Gus Dur kerap disebut sebagai Bapak Pluralisme karena pandangannya yang menghargai keberagaman.
Pengurus partai
Ketua Umum: Muhaimin Iskandar
Sekretaris Jenderal: Hasanuddin Wahid
Bendahara: Nur Yasin
Perolehan suara anak kandung NU
Dalam pemilu 1999, yang merupakan pemilu perdana bagi PKB, perolehan suara green party itu langsung melesat ke posisi ketiga dengan 13,33 juta suara atau 12,61 persen yang setara dengan 51 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Pemilu 1999 dimenangkan oleh PDI-P yang mengantongi 35,6 juta suara atau 33,12 persen dari jumlah suara sah dan Golongan Karya (Golkar) yang meraup 23,67 juta suara atau 25,97 persen. PDI-P menguasai DPR RI dengan memperoleh 153 kursi, disusul Golkar 120 kursi dan PKB dengan 51 kursi.
Para pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PBB) dalam kampanye pada 1 Juni 1999 di Jakarta. (Foto: Emmanuel Dunand/AFP)
Seperti halnya karisma mendiang Sukarno yang menjadi magnet bagi PDI-P untuk mendulang suara, faktor ketokohan Gus Dur juga jadi pendongkrak suara PKB pada pemilu 1999.
Pada pemilu berikutnya 2004, perolehan suara PKB turun tipis, tetapi masih bertahan di dalam lingkaran tiga besar. Pada saat itu, PKB meraih 11,98 juta suara atau 11,35% persen.
Sayangnya, pada pemilu 2009 perolehan suara PKB melorot tajam ke peringkat tujuh dengan hanya meraih 5.146.302 suara (4,95 persen). Namun, PKB mampu bangkit pada pemilu 2014 dengan meraup 11,29 juta suara (9,04%), dua kali lipat dari perolehan suara pada 2004.
Dalam pemilu 2019, perolehan suara PKB meningkat menjadi 13,57 juta suara atau 9,6%, tetapi harus puas di urutan keempat.
Capres-cawapres: tak beranjak dari nomor bontot
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab dipanggil Cak Imin menerima pinangan Anies Baswedan untuk menjadi calon wakil presidennya (cawapres). Pasangan Anies-Cak Imin diusung oleh Koalisi Perubahan yang merupakan koalisi dari PKB, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sejumlah pengamat berpendapat, meski berpasangan dengan Cak Imin yang notabene dari keluarga pendiri NU, bukan jaminan bisa mendulang suara Nahdliyin. Apalagi, Cak Imin bukan satu-satunya cawapres dari kalangan NU.
Ganjar Pranowo, capres dari Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menggaet Muhammad Mahfud MD yang dekat dengan warga Nahdliyin di Jawa Timur.
Firman Noor, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan kalau pasangan capres ingin mendapat suara besar dari kalangan NU harus melibatkan para kyai. Hal ini karena hubungan pola patron-klien antara para kyai dan santri-santrinya.
“Dia (kiai) bisa menginstruksikan baik langsung atau tidak untuk mengarahkan pilihan terhadap seseorang. Dan sampai hari ini masih menjadi sebuah realita di Indonesia,” ujar Firman Noor kepada VOA baru-baru ini mengenai magnet suara Nahdliyin dalam pemilu.
Pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat mendaftarkan diri untuk pencalonan di pilpres, di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, 19 Oktober 2023. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)
Hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas pasangan Anies-Cak Imin terendah di antara ketiga pasangan capres-cawapres.
Jajak pendapat Lembaga Survei Nasional (LSN) pada akhir November menunjukkan paslon Prabowo-Gibran masih merajai tren elektabilitas dengan 42,1%. Kemudian Ganjar Pranowo-Mahfud MD dipilih oleh 28,8 persen responden dan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar didukung oleh 25,2% responden. Sementara itu sebanyak 3,9% responden belum bisa menentukan pilihan.
"Pasangan Anies-Cak Imin sudah terlanjur dapat cap sebagai representasi politik Islam, sehingga para pemilih Ganjar-Mahfud yang nasionalis lebih nyaman bermigrasi ke kubu Prabowo-Gibran," kata Gema Nusantara Bakry, Direktur Eksekutif LSN.
Namun, survei terakhir dari Litbang Kompas pada Desember memperkirakan pasangan nomor urut satu akan maju ke putaran kedua pilpres setelah mengalahkan pasangan Ganjar-Mahfud.
Janji kampanye: Dana Desa Rp5 miliar
Meski masa kampanye belum mulai, Muhaimin Iskandar dan petinggi-petinggi PKB sudah mengumbar sejumlah janji apabila Cak Imin menang pilpres.
Salah satu janji PKB yang sempat viral di berbagai media sosial adalah janji menaikkan dana desa menjadi Rp5 miliar per desa per tahun dari saat ini yang hanya Rp 1,5 miliar. Janji peningkatan dana desa ini dilontarkan oleh Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, seperti yang terlihat pada unggahan di Instagram.
Selain dana desa Rp5 miliar, janji PKB lainnya antara lain:
- Subsidi sebesar Rp6 juta bagi ibu hamil selama masa kehamilan untuk mencegah stunting atau tengkes pada anak-anak Indonesia
- Menghentikan penggusuran permukiman
- Tidak ada kenaikan cukai rokok
- Help desk 24 jam di setiap kabupaten/kota untuk konsultasi kesehatan mental
Apa kata pemilih?
Dari sejumlah survei terbaru, tren elektabilitas PKB tak beranjak jauh dari urutan keempat atau kelima. Paling tinggi urutan ketiga, seperti yang bisa dilihat pada kompilasi data VOA di bawah ini.
Ketua Survei Opini Publik (ASOPI), Umar S. Bakry, mengatakan kepada VOA bahwa meski PKB didirikan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, pilihan politik warga Nahdliyin tidak pernah solid ke satu partai, dan tren ini sudah berlangsung sejak Orde Lama.
"Pilihan politik warga NU selalu tersebar ke berbagai partai. Jadi, sulit buat PKB menembus dua besar, meskipun warga NU jumlahnya sangat besar. Bahkan, PKB di bawah kepemimpinan Gus Dur yang karismatik tidak mampu keluar dari partai papan tengah," papar Umar, yang juga pendiri Lembaga Survei Nasional (LSN). [ft/gg/dw]