Sidang pemakzulan mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dimulai pada Selasa (9/2) waktu setempat. Senat harus memutuskan apakah akan menghukum Trump terkait dugaan penghasutan pemberontakan ketika pendukungnya menyerbu Gedung Capitol pada 6 Januari. Sidang pemakzulan tersebut adalah sidang pertama yang dilakukan bagi seorang presiden yang sudah tidak lagi menjabat dan sekaligus merupakan sidang pemakzulan kedua bagi Trump.
Sidang dibuka dengan adu argumen selama empat jam untuk memperdebatkan apakah persidangan itu masih sah secara konstitusional karena dilakukan ketika Trump tidak lagi menjabat. Setelah itu, jaksa dan tim pembela Trump masing-masing memiliki waktu hingga 16 jam untuk adu argumen.
Meski Trump diperkirakan akan lolos dari pemakzulan, sebagaimana dilansir dari Associated Press, para politisi Demokrat berharap bisa meraih suara sebagian politisi Partai Republik untuk mendakwa mantan presiden itu. Mereka mengatakan persidangan itu penting untuk meminta pertanggungjawaban Trump.
Para politisi Partai Demokrat juga berharap untuk mendapatkan setidaknya beberapa suara dari Partai Republik dengan mengaitkan tindakan Trump dengan kekerasan yang berujung pada serbuan ke Gedung Capitol pada 6 Januari lalu. Serbuan ke Capitol tersebut menyebabkan lima orang tewas dan para anggota Senat terpaksa harus menyelamatkan diri. DPR memakzulkan Trump pada 13 Januari, satu minggu kemudian.
Pengacara Trump mengatakan persidangan seharusnya tidak diadakan karena mantan presiden itu sekarang sudah kembali menjadi seorang warga negara biasa. Mereka juga berpendapat bahwa Trump tidak menghasut ketika mengatakan kepada pendukungnya untuk "berjuang sekuat tenaga" guna membatalkan kekalahannya.
BACA JUGA: Penuntut: Kasus Pemakzulan Trump Didasarkan pada Fakta Kuat
Berikut sekilas tentang dasar-dasar sidang pemakzulan yang tengah berlangsung:
Bagaimana Sidang Itu Berjalan?
Sebagaimana diatur oleh Konstitusi, DPR akan memberikan suara untuk memakzulkan dan Senat kemudian mengadakan persidangan atas satu atau beberapa dakwaan. Dua pertiga dari senator yang hadir akan dapat menjatuhkan vonis.
DPR menunjuk sembilan pimpinan pemakzulan yang akan mempresentasikan kasus terhadap Trump di Senat. Tim pembela Trump akan memiliki waktu yang sama untuk membantah argumen tersebut.
Ketua pengadilan Amerika Serikat biasanya memimpin persidangan seorang presiden. Namun, karena Trump sudah tidak menjabat, ketua persidangan akan dipimpin Senator Patrick Leahy dari Partai Demokrat, sebagai anggota Senat terlama dari partai mayoritas, yang bertindak sebagai pimpinan Senat.
Senator Patrick Leahy dari Partai Demokrat bertindak sebagai pimpinat Senat dalam sidang pemakzulan kedua Trump.
Setelah para senator mencapai pemungutan suara akhir atas tuduhan pemakzulan - kali ini hanya ada satu isu, yaitu hasutan pemberontakan – setiap anggota parlemen akan berdiri dan memberikan suara mereka: bersalah atau tidak bersalah.
BACA JUGA: Sidang Pemakzulan Trump Dimulai dengan Debat di Senat AS
Berapa Lama Sidang Berlangsung?
Kemungkinan lebih dari seminggu. Kesepakatan antara pemimpin Senat memungkinkan jaksa dan pembela untuk beradu argumen hingga 16 jam, mulai Rabu (10/2). Namun adu argumen tersebut tidak boleh lebih dari delapan jam per hari. Akan ada waktu bagi senator untuk bertanya, dan mungkin ada tambahan suara prosedural.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, persidangan dibuka Selasa (9/2) dengan empat jam perdebatan tentang apakah persidangan tersebut konstitusional. Senat kemudian akan memilih apakah akan membatalkan dakwaan terhadap Trump. Jika pemungutan suara itu gagal, seperti yang diharapkan, para pimpinan DPR akan memulai argumen mereka pada Rabu (10/2).
Sidang akan dihentikan pada Jumat (12/2) malam untuk menghormati hari Sabat yang dianggap suci oleh umat Yahudi atas permintaan tim pembela Trump dan kemudian dilanjutkan pada Minggu (14/2) sore. Hampir dipastikan berarti pemungutan suara terakhir atas Trump baru akan terjadi minggu depan.
Sidang pemakzulan pertama Trump berlangsung hampir tiga minggu. Saat itu Trump dibebaskan dari tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dengan menekan Ukraina untuk menyelidiki Joe Biden.
Presiden Donald Trump memegang berita surat kabar yang menyatakan dirinya dibebaskan (lolos) dari upaya Pemakzulan di Senat AS, 5 Februari 2020 lalu.
Namun sidang kali ini diharapkan akan berlangsung lebih singkat, karena kasusnya tidak terlalu rumit dan para senator sudah tahu banyak detailnya. Mereka adalah saksi mata karena berada di Capitol saat kekerasan terjadi.
Dan sementara Demokrat ingin memastikan mereka memiliki cukup waktu untuk mengajukan kasus tersebut, mereka tidak ingin mengikat Senat terlalu lama. Senat tidak dapat mengonfirmasi calon anggota Kabinet Biden dan meneruskan prioritas legislatif mereka, seperti bantuan COVID-19, sampai persidangan selesai.
BACA JUGA: Biden Kecam ‘Ekstremisme Politik’ yang Picu Kerusuhan di Gedung Capitol
Apakah Akan Ada Saksi?
Kemungkinan tidak, untuk saat ini, meskipun bisa berubah saat persidangan berlanjut. Trump sendiri telah menolak permintaan dari pimpinan pemakzulan untuk bersaksi.
Sementara Demokrat berdebat sengit untuk mendapatkan saksi dalam persidangan pemakzulan terakhir, mereka tidak diizinkan untuk memanggil para saksi setelah Senat yang dikendalikan Republik memilih untuk tidak melakukannya. Kali ini, Demokrat merasa tidak membutuhkan saksi karena bisa mengandalkan gambar-gambar pemberontakan yang ditayangkan langsung di televisi. Mereka juga berpendapat bahwa para senator itu sendiri adalah saksi.
Jika para pimpinan memutuskan ingin memanggil saksi, kesepakatan bipartisan untuk persidangan memungkinkan mereka untuk meminta suara. Senat harus menyetujui panggilan pengadilan setiap saksi untuk persidangan.
Pendukung Trump menyerbu Gedung Capitol AS untuk menolak pengesahan hasil pemilu AS 2020 oleh Kongres AS di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021.
Kenapa Trump Dimakzulkan Ketika Tak Lagi Menjabat?
Partai Republik dan pengacara Trump berpendapat bahwa persidangan itu tidak perlu, dan bahkan tidak konstitusional, karena Trump bukan lagi presiden dan tidak dapat dicopot dari jabatannya. Demokrat tidak setuju, merujuk pada pendapat banyak sarjana hukum dan pemakzulan mantan menteri perang, William Belknap. Ia mengundurkan diri pada 1876, hanya beberapa jam sebelum dia diberhentikan karena kasus suap.
Meski Belknap akhirnya dibebaskan, Senat mengadakan sidang secara penuh. Dan kali ini, DPR memakzulkan Trump saat dia masih menjabat sebagai presiden, tujuh hari sebelum pelantikan Biden.
Jika Trump terbukti bersalah, menurut Schumer, Senin (8/2), Senat akan melakukan pemungutan suara kedua untuk melarang dia menjabat lagi. Demokrat merasa itu akan menjadi hukuman yang pantas.
Menanggapi upaya Partai Republik untuk membatalkan persidangan, Demokrat berpendapat bahwa seharusnya tidak ada "pengecualian Januari" untuk presiden yang melakukan pelanggaran yang tidak dapat dimakzulkan sebelum meninggalkan jabatan. Mereka mengatakan persidangan diperlukan tidak hanya untuk meminta pertanggungjawaban Trump dengan benar, tetapi juga agar mereka dapat menangani apa yang terjadi dan bergerak maju.
“Anda tidak bisa maju sampai Anda memiliki keadilan," kata Ketua DPR Nancy Pelosi pekan lalu. "Jika kita tidak menindaklanjuti ini, lebih baik kita juga menghapus semua hukuman dari Konstitusi pemakzulan."
Apa Bedanya dengan Sidang Pemakzulan Pertama?
Sidang pertama Trump didasarkan pada bukti yang ditemukan selama beberapa bulan oleh DPR tentang percakapan telepon pribadi antara dirinya dan Presiden Ukraina, serta pertemuan tertutup yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Partai Demokrat menggelar penyelidikan mendalam dan kemudian menyusun laporan temuan tersebut.
Sebaliknya, persidangan kedua akan didasarkan hampir seluruhnya pada pengalaman mendalam dari kerusuhan yang menargetkan para senator itu sendiri, di Gedung Capitol. Para pemberontak bahkan memaksa masuk ruang Senat, tempat persidangan akan diadakan pada saat itu.
Ledakan di Gedung Capitol AS di Washington D.C., pada 6 Januari 2021.
Peristiwa 6 Januari dapat memudahkan manajer pemakzulan DPR untuk mengajukan kasus mereka, tetapi itu tidak berarti hasilnya akan berbeda. Trump dibebaskan dalam persidangan pemakzulan pertamanya setahun yang lalu pada Jumat (5/2). Senator Mitt Romney dari Utah menjadi satu-satunya politisi dari Partai Republik, yang memberikan suara untuk memvonis, dan mungkin tidak ada lebih banyak suara bersalah kali ini.
Dalam pemungutan suara uji coba pada 26 Januari, hanya lima Senator Partai Republik yang menentang upaya untuk membatalkan persidangan. Hasil itu menjadi indikasi awal bahwa Trump kemungkinan besar akan dibebaskan lagi.
Apa Pembelaan Pengacara Trump?
Dalam laporan singkatnya pada Senin (8/2), mereka berpendapat bahwa persidangan tersebut tidak konstitusional. Mereka mengatakan Trump tidak melakukan kesalahan apa pun dan bahwa dia tidak menghasut pemberontakan dalam pidatonya pada 6 Januari kepada para pendukung.
Sementara manajer pemakzulan DPR mengatakan Trump "secara tunggal" bertanggung jawab atas serangan di Capitol, pengacara Trump mengatakan para perusuh bertindak atas kemauan mereka sendiri. Mereka menyarankan Trump hanya menggunakan hak Amandemen Pertama ketika dia tanpa bukti mempermasalahkan hasil pemilihan dan mengatakan kepada para pendukungnya untuk bertarung - istilah yang menurut mereka sering digunakan dalam pidato politik.
Pengarahan tersebut berlaku setelah manajer pemakzulan secara pribadi, menuduh bahwa Demokrat memiliki "sindrom gangguan Trump," adalah "egois" dan hanya mencoba untuk mendakwa Trump untuk keuntungan politik.
Tidak ada kecurangan besar-besaran dalam pemilu, seperti yang diklaim oleh Trump tanpa bukti selama beberapa bulan dan kemudian kepada para pendukungnya tepat sebelum kerusuhan. Pejabat pemilu di seluruh negeri, dan bahkan mantan Jaksa Agung William Barr, membantah klaimnya, dan lusinan gugatan hukum terhadap pemilu yang diajukan oleh Trump dan sekutunya dibatalkan.
BACA JUGA: Pemakzulan Kedua Trump Tentukan Citranya di Masa Depan
Apa Artinya Pembebasan Bagi Trump?
Pembebasan pemakzulan kedua oleh Senat akan menjadi kemenangan bagi Trump. Hal itu juga akan membuktikan bahwa dia masih mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam Partai Republik, terlepas dari upayanya untuk menumbangkan demokrasi dan kecaman luas dari rekan-rekan Demokratnya setelah 6 Januari.
Namun, pembebasan mungkin bukan akhir dari upaya untuk meminta pertanggungjawabannya. Senator Tim Kaine dari Partai Demokrat dan Susan Collins dari Partai Republik melontarkan resolusi untuk mengecam setelah pemungutan suara bulan lalu menjelaskan bahwa Trump tidak mungkin dihukum.
Meski mereka belum mengatakan apakah mereka akan mendorong voting untuk kecaman, Kaine mengatakan pekan lalu bahwa "gagasan itu sudah ditawarkan dan itu mungkin menjadi gagasan yang berguna di masa mendatang." [ah/ft/dw]