Presiden Israel mendesak kedua pihak yang berselisih mengenai langkah-langkah untuk merombak sistem peradilan agar menahan diri dari kekerasan. Ia menggunakan kesempatan puasa Yahudi pada Kamis (27/7) untuk memohon rekonsiliasi di saat pengunjuk rasa bertekad melakukan lebih banyak demonstrasi.
Rencana yang diupayakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemerintah sayap kanannya telah memicu protes berbulan-bulan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menuai perpecahan yang dalam di masyarakat Israel dan mempengaruhi loyalitas sebagian tentara cadangan.
Memasuki bulan ketujuh, krisis tersebut meningkat pada Senin (24/7) setelah parlemen mengesahkan perubahan pertama, memangkas kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan tindakan pemerintah, dan menimbulkan kekhawatiran akan integritas demokrasi Israel yang telah berusia 75 tahun.
Sejumlah demonstrasi yang mendukung ataupun melawan perombakan sistem peradilan Israel berhenti di tengah hari Tisha B'Av, hari berpuasa yang diperingati oleh umat Yahudi untuk mengenang penghancuran dua kuil Yahudi kuno di Yerusalem.
"Saya meminta kepada semua orang: Bahkan ketika kesakitan memuncak, kita harus tetap menghargai batasan dan menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan dan tindakan yang tidak dapat diubah," ujar Presiden Isaac Herzog di laman Facebooknya.
"Kita harus membayangkan hidup kita bersama di sini — 40, 50 atau 100 tahun yang akan datang — dan bagaimana setiap tindakan yang kita ambil akan berdampak pada anak-anak dan cucu kita, dan pada hubungan kita," tambahnya.
Organisasi-organisasi pengawas politik meminta Mahkamah Agung agar membatalkan undang-undang baru yang diberlakukan koalisi agama-nasionalis Netanyahu, membuka jalan bagi pertikaian di antara cabang-cabang pemerintahan ketika menyimak argumen yang tersaji pada September mendatang.
Namun, pembahasan undang-undang itu paling cepat dapat dimulai pada Kamis (3/8) depan, ketika Mahkamah Agung mendengar banding soal rancangan undang-undang koalisi yang diratifikasi pada Maret lalu. RUU itu membatasi persyaratan untuk mencopot perdana menteri dari jabatannya. [ka/lt]