Para pakar mengungkapkan kekhawatiran bahwa perintah pemerintah Kamboja baru-baru ini yang mengalokasikan sekitar $1 juta kepada perusahaan lokal untuk proyek teknologi pengenalan wajah, bisa membuka jalan bagi teknologi tersebut untuk digunakan terhadap warga dan pembela hak asasi manusia.
Perintah itu, yang ditandatangani Perdana Menteri Hun Sen dan dirilis Maret dalam dokumen pemerintah baru-baru ini, akan memberikan dana itu kepada HSC Co. Ltd., perusahaan Kamboja yang dipimpin taipan Sok Hong. Perusahaan itu sebelumnya telah mencetak paspor Kamboja dan memasang kamera-kamera CCTV di Ibu Kota Kamboja, Phnom Penh.
Perintah 17 Oktober itu tampaknya menjadi indikasi langsung pertama keinginan Kamboja dalam mewujudkan pengenalan wajah, mengkhawatirkan para pakar yang mengatakan inisiatif semacam itu pada akhirnya dapat digunakan untuk menarget para pembangkang dan membangun negara dengan pengawasan yang lebih ketat serupa dengan China.
Dalam beberapa bulan ini, pemerintah telah memblokir partai oposisi utama negara itu untuk berpartisipasi dalam pemilu nasional pada Juli, membreidel media independen dan memenjarakan pengkritik seperti organisasi buruh dan politisi oposisi.
Your browser doesn’t support HTML5
Baik Kementerian Dalam Negeri maupun perusahaan tersebut menolak menjelaskan tentang proyek itu. “Ini adalah keamanan nasional. Tidak semua orang mengetahui cara kerjanya,” ujar Khieu Sopheak, sekretaris negara dan juru bicara Kementerian Dalam Negeri, kepada VOA melalui telepon.
Perintah itu menunjuk HSC, perusahaan yang didirikan Sok Hong pada 2007, sebagai penerima dana. Bisnis HSC mencakup makanan dan minuman, pengerukan, dan ritel.
HSC juga memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Selain mencetak paspor dan memasang kamera-kamera CCTV, HSC mengelola sistem kartu identitas nasional dan menyediakan teknologi pos-pos pemeriksaan perbatasan. Media Malaysia dan Kamboja mengidentifikasi Sok Hong sebagai putra Sok Kong, konglomerat pendiri Sokimex Investment Group. Ayah dan anaknya adalah oknha, gelar kehormatan yang diberikan kepada mereka yang telah menyumbang lebih dari $500.000 kepada pemerintah. [ka/ab]