Puluhan ribu warga berkumpul di Stadion Conis, di ibu kota Somalia pada hari Rabu (3/1) untuk mengungkapkan kemarahan mereka terkait perjanjian antara Ethiopia dan Somalia mengenai penyewaan laut dan pelabuhan yang baru-baru ini disepakati kedua negara.
Ethiopia diyakini telah mendapat hak sewa eksklusif atas laut tersebut untuk jangka waktu 50 tahun, kondisi yang menimbulkan kekhawatiran mengenai kedaulatan Somalia.
Pemerintah daerah Mogadishu menghelat unjuk rasa itu untuk memberikan kesempatan kepada warga, mengungkapkan keprihatinan mereka mengenai dugaan pelanggaran wilayah maritim Somalia.
Dalam unjuk rasa itu, warga Somalia meneriakkan dan memegang spanduk yang menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap perjanjian sewa yang akan merugikan kepentingan nasional Somalia dan membahayakan penghidupan mereka.
Menurut pengunjuk rasa, perjanjian sewa itu berpotensi menjadi preseden bagi eksploitasi sumber daya lebih lanjut di Somalia.
BACA JUGA: Militer India Intai Kapal Kargo yang Dibajak Perompak Somalia di Laut ArabBeberapa tokoh lainnya, termasuk Hussein Gesey, telah menyarankan pemerintah Ethiopia untuk menghentikan pelanggaran dan intervensi itu.
“Pertama, kami akan memberitahu Ethiopia untuk menghentikan intervensinya di Somalia. Karena Somalia adalah negara berdaulat dengan batas-batas yang jelas dan diakui oleh PBB. Saya akan meminta mereka untuk berperilaku baik dan mengikuti aturan,” kata Gesey.
Dalam pidato di hadapan ribuan pengunjuk rasa saat demonstrasi itu, Menteri Dalam Negeri Somalia, Ahmed Moallim Fiqi, mengatakan “pemerintah federal menilai merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima jika kita diabaikan oleh perdana menteri Ethiopia yang meremehkan peran pemerintah federal ini dengan mendelegitimasinya. Ini merupakan pelanggaran dan tidak dapat diterima.”
Saat mengingatkan tentang bahaya perjanjian itu, para orator juga mendesak massa untuk bersatu demi mempertahankan kedaulatan Somalia.
Selama aksi, para demonstran menyampaikan pandangan tentang potensi dampak jangka panjang dari perjanjian tersebut, serta perlunya sebuah front persatuan untuk memerangi setiap ancaman terhadap kebebasan nasional dan stabilitas ekonomi, yang dapat ditimbulkan oleh perjanjian tersebut di masa depan. [ns/em]