Heru Pramono, warga Solo, berharap menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo 2020. Namun, pandemi virus corona yang tidak berkesudahan membuatnya berpikir ulang untuk mencoblos pada Pilwalkot Desember nanti.
Pria berusia 39 tahun itu tetap khawatir dengan risiko penularan Covid-19, meski penyelenggara dan Wali Kota Solo Hadi Rudyatmo getol meyakinkan masyarakat Solo mengenai keamanan penyelenggaraan Pilwalkot di masa pandemi.
“Ya kita lihat nanti November-Desember lah, angka kasus (virus) corona bagaimana. Saat ini kan masih tinggi. Kami berharap bisa menggunakan hak pilih. Kami memilih tidak golput. Mudah-mudahan nanti kondisi pandemi lebih baik,” ujar presenter dan MC di Solo ini.
Heru tidak sendiri. Septina Fadia, karyawan swasta dan mahasiswi pasca sarjana di Solo, juga mengungkapkan kekhawatiran yang sama. Bila pandemi Covid-19 tidak membaik, Septina memilih tidak menggunakan hak pilih.
Posko Pemenangan Calon jalur Perseorangan atau Independen di Solo, Bagyo Wahyono- FX Supardjo, Rabu (2/9). (Foto: VOA/ Yudha Satriawan)
“Kita kan nggak pernah tahu orang-orang saat bertemu itu positif atau negatif corona. Pengalaman saat ke TPS itu pasti banyak orang berkumpul, mengantre, menunggu antrean pencoblosan surat suara. Ini sangat riskan,” ujar perempuan berusia 27 tahun itu sambil menyarankan sebaiknya Pilkada ditunda.
“Apakah harus terburu-buru karena situasi masih pandemi. Semua hal kan bisa dimaklumi karena kondisi pandemi tidak digelar atau ditunda,” imbuhnya.
Kekhawatiran Heru dan Septina akan risiko penularan Covid-19 menjadi gambaran tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan para kandidat untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak tahun ini. Minat para pemilih untuk menggunakan hak pilih diperkirakan turun karena khawatir tertular saat mencoblos.
Bila dibandingkan Pilkada di tahun-tahun sebelumnya, kini para calon kepala daerah harus putar otak untuk menggalang dukungan pemilih. Pasalnya, kegiatan penggalangan massa, seperti kampanye terbuka atau konser musik, hampir pasti tidak bisa dilakukan karena harus mematuhi aturan menjaga jarak aman untuk menekan penyebaran sampar itu.
Dua pasang calon Wali Kota yang akan bersaing dalam Pilkada Solo 2020, Gibran Rakabuming Raka-Teguh dan pasangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo atau dikenal dengan ‘Bajo, misalnya, gencar menyelipkan pesan-pesan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.
Pada Kamis (10/9), kedua pasangan kompak menghadiri acara deklarasi Pilkada Sehat dengan menjalankan protokol kesehatan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Mereka juga membagikan masker kepada warga di Pasar Gedhe, Solo.
"Jaga kesehatan, yang paling penting. Kita lagi di tengah masa pandemi Covid-19, kita semua harus menjaga diri sebaik mungkin. Pakai kaos tangan, faceshield, masker, rajin cuci tangan. Itu yang penting,” ujar Gibran, saat diwawancara pekan lalu.
Kedua kandidat calon Wali Kota, Gibran Rakabuming Raka (baju merah putih dan masker merah putih) diusung jalur partai politik dan Bagyo Wahyono (baju hitam dan masker hitam) diusung jalur perseorangan atau independen, saat deklarasi komitmen jaga protokol kesehatan selama tahapan Pilkada , Kamis (10/9). (Foto : Humas Pemkot Surakarta)
Rival Gibran-Teguh, pasangan Bajo memasang baliho di sejumlah sudut Kota Solo. Baliho calon walkot dari jalur independen itu tidak hanya berisi program-program mereka, tetapi juga pesan-pesan tentang penerapan protokol kesehatan.
Dengan menyelipkan pesan-pesan protokol kesehatan itu, para kandidat berharap bisa meyakinkan para pemilih untuk tetap datang ke tempat-tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Desember. Apalagi, target partisipasi pemilih tetap dipatok tinggi.
Target Tinggi
Pandemi virus corona tak menyurutkan niat pemerintah untuk tetap menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember nanti. Bahkan target persentase partisipasi pemilih untuk nasional tetap tinggi, yaitu 77,5 persen.
“Kalau di Pilkada Solo ya sama, kami menyesuaikan target nasional. Tidak mungkin kami menurunkan target meskipun pandemi,” kata Ketua KPUD Solo, Nurul Sutarti, kepada VOA, Minggu (6/9). Namun, dia menegaskan kesehatan penyelenggara dan pemilih harus terjamin selama pelaksanaan Pilkada.
Menurut Nurul, target tingkat partisipasi dalam Pilwalkot Solo tahun ini lebih tinggi daripada tingkat partisipasi pada Pilwalkot 2015, yaitu 74 persen, 2010 pada kisaran 71 persen, dan pada 2005, yaitu 76 persen.
"Untuk mencapai target pemilih, kami akan menggerakkan komunitas- komunitas di masyarakat untuk menjadi relawan demokrasi. Meski jumlah sedikit, mereka akan tetap aktif mengajak masyarakat menggunakan hak pilih di Pilkada,” ujarnya.
Tak hanya itu, imbuh Nurul, KPUD juga menggencarkan penggunaan media sosial untuk menginformasikan protokol kesehatan di Pilkada.
Ketua KPUD Solo, Nurul Sutarti, memakai APD masker, faceshield dan sarung tangan saat ditemui di KPUD Solo, Minggu (6/9). Foto : VOA/ Yudha Satriawan
Para kandidat juga tampaknya tidak berniat menurunkan target. Tim pemenangan Gibran - Teguh menargetkan perolehan suara 86 persen. Sementara, pasangan Bajo menargetkan perolehan suara sekitar satu persen di atas pasangan Gibran-Teguh.
"Kami tetap pasang target perolehan suara tinggi di Pilkada,” tegas Supardjo yang menjabat ketua RW di salah satu wilayah di Solo, kepada VOA, Minggu (6/9).
Protokol Kesehatan Ketat
Pakar Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret UNS Solo, Profesor Bhisma Murti saat dihubungi VOA, pekan lalu, mengatakan Pilkada saat pandemi tidak masalah selama protokol kesehatan benar-benar diterapkan. Misalnya, ventilasi ruangan harus barus bagus dan pergerakan pemilih yang datang diatur dengan baik.
“Pergerakan orang harus sebentar-sebentar, tidak boleh terlalu lama. Semakin lama risiko penularan semakin besar karena ada kerumunan,” paparnya.
Selain itu, imbuh Bhisma, lokasi pemungutan suara sebaiknya di ruangan terbuka, penggunaan masker yang benar oleh para petugas dan pemilih, dan menjaga jarak.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional Universitas Sebelas Maret UNS Solo, Doktor Sunny Ummul Firdaus, menyarankan agar pemerintah tidak ragu menunda Pilkada jika kondisi pandemi makin memburuk karena kesehatan para pemilih harus menjadi prioritas.
“Kalau kemudian kenapa pemerintah tidak memundurkan jadwal Pilkada 2020 ini, pasti juga ada alasan- alasan dan sudah dibayangkan partisipasi pemilih juga akan menurun,” kata Sunny yang pernah menjabat sebagai Panwaslu Solo pada 2005. [ys/ft]