Pemerintah Republik Dominika pada Rabu (2/10) mengumumkan sebuah rencana untuk mulai mengusir 10.000 imigran gelap asal Haiti setiap minggu sebagai upaya untuk menindak keras migrasi dari negara tetangganya yang bermasalah.
“Operasi ini bertujuan untuk mengurangi populasi migran yang berlebihan, yang terdeteksi di tengah masyarakat Dominika,” ungkap juru bicara kepresidenan, Homero Figueroa. Ia menambahkan, pengusiran itu akan dimulai “segera” dan dilakukan “sesuai dengan protokol ketat yang memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.”
Pemerintah setempat mengatakan, keputusan itu diambil mengingat “lambatnya” upaya komunitas internasional untuk memulihkan stabilitas di Haiti, yang sebagian besar wilayahnya telah dikuasai oleh geng-geng kriminal.
Setelah penundaan selama berbulan-bulan, pasukan yang disetujui PBB dan dipimpin oleh Kenya akhirnya dikirim ke Haiti untuk berusaha memulihkan ketertiban.
“Kami memperingatkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa PBB dan semua negara yang berkomitmen (membantu Haiti) harus bertindak secara bertanggung jawab di Haiti, atau kami yang akan melakukannya,” kata Presiden Republik Dominika Luis Abinader.
BACA JUGA: PBB Sepakati Pasukan Keamanan di Haiti Setahun LagiSejak memerintah pada tahun 2020, Abinader telah mengambil sikap tegas terhadap isu migrasi dari Haiti yang dilanda kemiskinan dan kekerasan.
Ia membangun tembok beton sepanjang 164 kilometer di antara kedua negara dan berjanji akan menambah panjang tembok tersebut ketika ia terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada Mei lalu.
Pemerintahannya juga telah meningkatkan deportasi secara drastis. Pada tahun 2023 saja, negara itu mengusir 250.000 imigran Haiti yang tidak memiliki dokumen sah.
Lebih dari dua kali lipat jumlah tersebut akan terdampak menurut rencana yang baru diumumkan pada Rabu. Menurut data statistik resmi, terdapat lebih dari 495.815 warga Haiti yang tinggal di Republik Dominika.
Figueroa mengatakan pemerintahannya telah menyusun rencana untuk mengidentifikasi dan melucuti jaringan-jaringan yang terlibat dalam tindak perdagangan manusia dari Haiti.
Pemerintahannya juga mengatakan bahwa mereka akan meningkatkan pengawasan dengan menggunakan pesawat nirawak dan kamera di perbatasan. [rd/uh]