Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti langkah strategis Indonesia di panggung internasional, termasuk keberhasilan Jakarta bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025, dalam “Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri” pada Jumat (10/1).
Sugiono mengatakan dalam kurang dari tiga bulan, para anggota BRICS sepakat memutuskan Indonesia sebagai anggota penuh. Padahal sebelumnya banyak pihak mempertanyakan keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung sebagai anggota BRICS, dan tidak sedikit pula yang menilai hal itu melenceng dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
“Namun justru sebaliknya, keanggotaan Indonesia di BRICS wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Keputusan ini bukanlah hasil kerja semalam, melainkan buah dari kiprah, konsistensi, dan keteguhan diplomasi Indonesia selama puluhan tahun.” tambahnya.
Menteri Luar Negeri Sugiono tiba di KTT BRICS di Kazan, Rusia, Kamis, 24 Oktober 2024. (Kirill Zykov/brics-russia2024.ru via AP)
Sugiono memastikan sebagai anggota BRICS, Indonesia akan memastikan jembatan kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik. Partisipasi aktif dalam BRICS, tegasnya, akan berjalan seiring dengan peran aktif di kelompok negara lain seperti G20, Asia-Pasific Economic Coorperation (APEC), ASEAN-Indo-Pasific Forum, MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia, dan Comprehensive and Progressive Agreement fot Trans-Pasific (CPTPP).
Saat ini Indonesia juga dalam tahap aksesi sebagai anggota Organisasi Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang dikomandoi oleh Amerika Serikat-Eropa.
Terjebak Pusaran Konflik Antaraliansi
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Irman Gumilang Lanti menilai Indonesia akan terjebak dalam pusaran konflik antara aliansi BRICS, yang dipimpin Rusia-China, dengan OECD yang dikomandoi Amerika-Eropa. Untuk itu Indonesia harus bisa meyakinkan kepada OECD bahwa Indonesia tetap kawan yang baik bagi Amerika dan Eropa.
BACA JUGA: Brazil Umumkan Indonesia Resmi Masuk ke dalam BRICS“Jadi status Indonesia kalau masuk sebagai negara OECD, itu status investment rate-nya pasti akan naik dan lain sebagainya, karena OECD seperti WTO dianggap sebagai “brand smart” bagai sebuah perekonomian. Jadi kalau sebuah negara bisa menjadi anggota OECD itu negara itu sudah jaminan mutulah. Untuk investasi tidak ada gonjang ganjing, tidak akan ada apa karena OECD ini kan memperhatikan hal yang di luar dari aspek perekonomian artinya stabilitas ekonomi pasti akan terjaga,” ungkapnya.
Saat ini OECD masih mengkaji permohonan Indonesia untuk menjadi anggota, mengingat persyaratan yang harus dipenuhi lebih ketat dibanding untuk menjadi anggota BRICS karena perbedaan orientasi politik dan ekonomi. Tidak seperti OECD, BRICS tidak terlalu fokus pada isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan hidup.
Menurut Irman Gumilang Lanti, klaim pihak BRICS bahwa platform baru itu menjadi suara bagi negara-negara global South patut ditelaah lagi karena tidak memberi keuntungan ekonomi yang signifikan, kecuali kerja sama dengan China atau Rusia.
Menjadi anggota melalui BRICS di tengah situasi persaingan global yang panas, tidak tepat. Apalagi pada saat bersamaan, Amerika akan kembali dipimpin Donald Trump yang cenderung mengutamakan kepentingan internal Amerika Serikat, tambahnya.
Staf merapikan bendera negara-negara BRICS sebelum foto bersama pada KTT BRICS di Xiamen, China, 4 September 2017. (Wu Hong/Pool Photo via AP)
Brazil sebagai ketua BRICS tahun ini pada Senin (6/1) mengumumkan keberadaan Indonesia sebagai anggota kesepuluh, atau yang terbaru dalam organisasi ekonomi multinasional itu, setelah Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.
Meskipun BRICS merupakan blok negara-negara non-Barat yang sifatnya lentur, ekspansi kelompok ini sejak tahun lalu telah ikut membawa implikasi geopolitik. Sepuluh negara anggota BRICS saat ini mencakup lebih seperempat ekonomi global dan hampir separuh populasi dunia. Walhasil pandangan-pandangan yang disampaikan BRICS akan ikut didengar, karena memberi alternatif perspektif baru selain yang selama ini didominasi Barat.
BRICS berdiri sejak 2009, mulanya disebut BRIC dengan anggota Brazil, Rusia, India, China. Pada 2010, Afrika Selatan diajak masuk oleh China dan nama mereka berubah menjadi BRICS. [fw/em]