Konflik sektarian di Irak menajam menyusul demonstrasi ribuan anggota kelompok Sunni yang meminta pembebasan tahanan dan penghapusan peminggiran komunitas mereka.
Ribuan demonstran, Jumat (28/12), turun ke jalan-jalan di kawasan Sunni di Irak barat untuk hari kelima unjuk rasa, menuntut pemerintah pusat agar membebaskan para tahanan yang menurut mereka ditahan secara tidak adil dan agar menghentikan apa yang mereka sebut peminggiran komunitas mereka.
Ribuan orang tersebut berkumpul dalam apa yang disebut pihak penyelenggara “Jumat Kejayaan” di provinsi Samarra dan Anbar. Unjuk rasa yang menentang pemerintahan Syiah pimpinan Perdana Menteri Nouri al-Maliki itu dimulai Sabtu lalu.
Protes juga dilaporkan terjadi di kota-kota Sunni lainnya; Tikrit, Mosul, Fallujah, Ramadi, dan Samarra.
Kisruh politik itu pecah setelah Maliki memerintahkan penangkapan 10 pengawal pribadi Menteri Keuangan Rafia al-Issawi dari kaum Sunni. Sengketa politik antara Sunni dan Syiah dimulai sejak tahun lalu setelah Perdana Menteri Maliki memerintahkan penangkapan Wakil Presiden Tareq al-Hashemi dari kaum Sunni, yang sejak saat itu melarikan diri ke luar negeri dalam status terdakwa.
Maliki, dalam pidato menandai tahun pertama penarikan mundur tentara Amerika dari Irak, Jumat, mengimbau rakyat Irak menghindari kembalinya ke “masa gelap” konflik sektarian “ketika orang-orang tewas demi nama atau identitas aliran mereka.”
Ia mengatakan rakyat harus saling memahami, tetapi inti dari saling pengertian itu adalah rakyat haru mengerti bahwa Irak adalah satu negara dengan satu rakyat dan satu negeri tanpa ada pihak yang terpinggirkan atau terhapus, dan tidak ada dominasi aliran tertentu.
Maliki menghimbau rakyat Irak agar “saling berbicara dan mendengarkan” guna menyelesaikan berbagai perbedaan mereka.” Ia mengecam para demonstran Sunni, mengatakan “sangat tidak bisa diterima tindakan mereka yang mengungkapkan pendapat dengan memblok jalan-jalan.”
Berbagai laporan media dari dalam Irak mengatakan para demonstran Sunni memblok jalan utama dari ibukota, yaitu Bagdad, menuju negara tetangga, Yordania. Demonstran di kota-kota Sunni seperti Fallujah, Ramadi, dan Tikrit mengibarkan bendera Irak yang tua dan meneriakkan slogan-slogan menentang rezim.
Khattar Abou Diab, yang mengajar ilmu politik di Universitas Paris, mengatakan ketidakpuasan kaum Sunni berakar dari pencalonan kembali Maliki sebagai perdana menteri setelah partainya hanya mencapai posisi kedua dalam pemilihan umum parlemen 2010.
Ia mengatakan campur tangan Iran dalam urusan dalam negeri Irak membuat Maliki kembali menjabat meski kalah dalam pemilu parlemen dari Aliansi Irak Ayad Allawi dukungan Sunni.
Ia mengatakan Maliki terus bertindak seperti rezim baru Saddam Hussein terhadap para saingannya dari kaum Kurdi dan Sunni, dan itu bisa memicu konflik sektarian baru.
Beberapa analis khawatir perang sektarian di Suriah, dan semakin naiknya pengaruh al-Qaida, dapat membuat provinsi Anbar yang didominasi Sunni memisahkan diri dan bergabung dengan kawasan Sunni di Suriah.
Ribuan orang tersebut berkumpul dalam apa yang disebut pihak penyelenggara “Jumat Kejayaan” di provinsi Samarra dan Anbar. Unjuk rasa yang menentang pemerintahan Syiah pimpinan Perdana Menteri Nouri al-Maliki itu dimulai Sabtu lalu.
Protes juga dilaporkan terjadi di kota-kota Sunni lainnya; Tikrit, Mosul, Fallujah, Ramadi, dan Samarra.
Kisruh politik itu pecah setelah Maliki memerintahkan penangkapan 10 pengawal pribadi Menteri Keuangan Rafia al-Issawi dari kaum Sunni. Sengketa politik antara Sunni dan Syiah dimulai sejak tahun lalu setelah Perdana Menteri Maliki memerintahkan penangkapan Wakil Presiden Tareq al-Hashemi dari kaum Sunni, yang sejak saat itu melarikan diri ke luar negeri dalam status terdakwa.
Maliki, dalam pidato menandai tahun pertama penarikan mundur tentara Amerika dari Irak, Jumat, mengimbau rakyat Irak menghindari kembalinya ke “masa gelap” konflik sektarian “ketika orang-orang tewas demi nama atau identitas aliran mereka.”
Ia mengatakan rakyat harus saling memahami, tetapi inti dari saling pengertian itu adalah rakyat haru mengerti bahwa Irak adalah satu negara dengan satu rakyat dan satu negeri tanpa ada pihak yang terpinggirkan atau terhapus, dan tidak ada dominasi aliran tertentu.
Maliki menghimbau rakyat Irak agar “saling berbicara dan mendengarkan” guna menyelesaikan berbagai perbedaan mereka.” Ia mengecam para demonstran Sunni, mengatakan “sangat tidak bisa diterima tindakan mereka yang mengungkapkan pendapat dengan memblok jalan-jalan.”
Berbagai laporan media dari dalam Irak mengatakan para demonstran Sunni memblok jalan utama dari ibukota, yaitu Bagdad, menuju negara tetangga, Yordania. Demonstran di kota-kota Sunni seperti Fallujah, Ramadi, dan Tikrit mengibarkan bendera Irak yang tua dan meneriakkan slogan-slogan menentang rezim.
Khattar Abou Diab, yang mengajar ilmu politik di Universitas Paris, mengatakan ketidakpuasan kaum Sunni berakar dari pencalonan kembali Maliki sebagai perdana menteri setelah partainya hanya mencapai posisi kedua dalam pemilihan umum parlemen 2010.
Ia mengatakan campur tangan Iran dalam urusan dalam negeri Irak membuat Maliki kembali menjabat meski kalah dalam pemilu parlemen dari Aliansi Irak Ayad Allawi dukungan Sunni.
Ia mengatakan Maliki terus bertindak seperti rezim baru Saddam Hussein terhadap para saingannya dari kaum Kurdi dan Sunni, dan itu bisa memicu konflik sektarian baru.
Beberapa analis khawatir perang sektarian di Suriah, dan semakin naiknya pengaruh al-Qaida, dapat membuat provinsi Anbar yang didominasi Sunni memisahkan diri dan bergabung dengan kawasan Sunni di Suriah.