Ribuan warga Meksiko, terutama para pegawai pengadilan dan mahasiswa hukum, berunjuk rasa di ibu kota negara tersebut pada Minggu (8/9), menentang reformasi peradilan kontroversial yang akan memilih hakim melalui pemungutan suara umum.
Mereka berkumpul di Mexico City di saat Senat bersiap untuk membahas inisiatif yang didorong oleh Presiden Andres Manuel Lopez Obrador, yang akan segera lengser dan disetujui majelis rendah, yang disebut Kamar Deputi, di mana partai yang berkuasa memegang kendali.
Reformasi yang diusulkan, yang akan memilih hakim Mahkamah Agung dan pengadilan lain serta hakim, telah memicu ketegangan diplomatik dengan AS, memicu protes oleh para penentang, dan mengganggu pasar keuangan.
BACA JUGA: Meksiko Berlakukan “Jeda” Hubungan Diplomatik dengan AS dan Kanada"Peradilan tidak akan jatuh," kata pengunjuk rasa yang berbaris di Senat, yang diperkirakan akan memberikan suara pada proposal tersebut pada Rabu (11/9).
Para pekerja peradilan yang mogok telah meminta Mahkamah Agung untuk campur tangan dalam masalah tersebut. Permintaan tersebut, menurut Lopez Obrador, tidak memiliki dasar hukum.
AS, mitra dagang utama Meksiko, telah memperingatkan bahwa reformasi tersebut akan mengancam hubungan yang bergantung pada kepercayaan investor terhadap kerangka hukum Meksiko.
Lopez Obrador, yang akan digantikan oleh sekutunya Claudia Sheinbaum pada 1 Oktober, berpendapat bahwa perubahan itu diperlukan karena pengadilan melayani kepentingan elit politik dan ekonomi. [ka/lt]