Ribuan petani India marah menghadapi serangan gas air mata dan pentungan dari polisi, Jumat (27/11), ketika mereka melanjutkan aksi pawai mereka ke ibu kota untuk memprotes undang-undang baru. Mereka khawatir UU tersebut akan memberi lebih banyak kekuatan kepada perusahaan-perusahaan dan mengurangi pendapatan mereka.
Bergerak menuju ke New Delhi, para petani menggunakan traktor-traktor untuk menyingkirkan beton, kontainer, dan truk yang ditempatkan polisi untuk memblokir jalan-jalan raya menuju ibu kota.
Para petani memulai pawai mereka ke New Delhi, Kamis (26/11), untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi untuk menghapus undang-undang tersebut, tetapi dihentikan oleh sejumlah besar personel keamanan yang dilengkapi peralatan antihuru hara di perbatasan antara negara bagian New Delhi dan Haryana.
Para demonstran melanjutkan pawai mereka pada Jumat (27/11) pagi, tidak terpengaruh oleh hujan semalam dan suhu musim dingin yang menggigit.
BACA JUGA: Ibu Kota India Luncurkan Kampanye Hentikan Polusi Udara Beracun“Kami memperjuangkan hak kami. Kami tidak akan berhenti sampai kami mencapai ibu kota dan memaksa pemerintah untuk menghapus undang-undang merugikan ini," kata Majhinder Singh Dhaliwal, seorang pemimpin protes.
Selama dua bulan terakhir, serikat-serikat petani yang tidak mau menerima undang-undang baru itu berkemah di jalan-jalan raya di negara bagian Punjab dan Haryana.
Mereka mengatakan undang-undang, yang disetujui oleh parlemen pada September, dapat menyebabkan pemerintah berhenti membeli produk mereka dengan harga yang dijamin. UU tersebut juga dapat mengakibatkan mereka dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan yang akan membeli hasil panen mereka dengan harga murah.
Pemerintah mengatakan undang-undang tersebut bertujuan untuk mereformasi sektor pertanian India dengan memberikan kebebasan kepada petani untuk memasarkan produk mereka dan meningkatkan pertumbuhan pertanian melalui investasi swasta.
Partai-partai oposisi dan beberapa sekutu Modi menyebut undang-undang tersebut antipetani dan prokorporasi.
Dalam upaya untuk menghentikan pengunjuk rasa naik kereta komuter ke ibu kota, Delhi Metro mengatakan di Twitter bahwa beberapa layanan mereka ditangguhkan. Lalu lintas melambat saat kendaraan diperiksa di sepanjang perbatasan-perbatasan negara bagian, sehingga mengakibatkan kemacetan besar di beberapa jalan raya.
Gubernur Punjab Amarinder Singh mendesak pemerintah federal untuk meredakan ketegangan di perbatasan dan memulai pembicaraan dengan para pemimpin petani.
“Suara petani tidak bisa dibungkam selamanya," tulis Singh di Twitter. Negosiasi antara para pimpinan serikat tani dan pemerintah untuk meredakan kebuntuan tidak berhasil sejauh ini.
Para petani mengatakan mereka akan terus memprotes sampai pemerintah membatalkan undang-undang tersebut. [ab/uh]