Senat AS, Kamis (15/12) mengesahkan UU Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) 2023. Ini adalah legislasi untuk mengotorisasi belanja pertahanan AS yang mencakup versi amendemen baru BURMA Act – Burma Unified Through Rigorous Military Accountability Act 2021 – yang bertujuan untuk membantu kekuatan prodemokrasi menghadapi junta yang telah memerintah Myanmar sejak kudeta tahun lalu.
Pencakupan amendemen tentang Myanmar itu memperluas kewenangan pemerintah AS untuk memberlakukan sanksi-sanksi terhadap rezim pascakudeta dan membantu kelompok-kelompok oposisi dan perlawanan Myanmar. Bantuan yang diotorisasi itu tidak mencakup senjata.
DPR meloloskan legislasi itu pada 8 Desember lalu. Sponsornya, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Gregory Meeks, memuji pengesahan tersebut dalam sebuah pernyataan hari itu.
FILE - Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Gregory Meeks. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
“Dimasukkannya legislasi saya, BURMA Act, merupakan kemenangan besar bagi rakyat Myanmar yang memperjuangkan demokrasi, dan merupakan langkah penting dalam menuntut pertanggungjawaban militer pembunuh Myanmar,” katanya.
Michael Haack, manajer kampanye di Campaign for a New Myanmar, mengatakan kepada VOA, “ini adalah tindakan paling signifikan yang diambil Kongres AS untuk Myanmar sejak awal 2000-an.” Kelompok ini telah bekerja untuk gerakan demokrasi Myanmar dan melobi isu-isu Myanmar di Kongres.
Haack juga mengatakan bagian paling penting dari BURMA Act adalah kodifikasi dan perluasan sanksi-sanksi yang ditargetkan terhadap para anggota junta yang berkuasa; kemungkinan sanksi terhadap Myanmar Oil and Gas Entreprise, perusahaan milik negara yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama junta; dan janji dukungan bagi kekuatan antijunta.
Menurut berbagai organisasi advokasi Myanmar di AS, RUU ini signifikan karena legislasi itu menyebut nama Pemerintah Persatuan Nasional, pemerintahan bayangan yang antijunta, dan afiliasinya seperti Dewan Konsultatif Persatuan Nasional dan Komite Yang Mewakili Pyidaungsu Hluttaw, sekelompok legislator yang disingkirkan selama kudeta tahun lalu, sebagai kelompok-kelompok yang didukung AS.
DPR meloloskan pernyataan yang sama pada April tahun lalu, tetapi Senat tidak pernah meloloskannya.
RUU BURMA, yang diloloskan sebagai bagian dari NDAA 2023, akan menjadi UU setelah Presiden Biden menandatanganinya, yang diperkirakan dalam beberapa hari ini. [uh/ab]